AS Dorong China Lebih Tegas pada Korut Usai Uji Coba Bom Hidrogen

Washington - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry, mendorong otoritas China lebih tegas terhadap Korea Utara (Korut) usai uji coba bom hidrogen. Kerry memperingatkan kepada mitranya di Beijing bahwa hubungan dengan Korut tidak bisa dibiarkan seperti biasa.

Seperti dilansir AFP, Jumat (8/1/2016), Kerry menyebut China yang merupakan satu-satunya sekutu besar Korut, harus memimpin dalam isu dan persoalan Korut. Pendekatan China selama ini yang cenderung berhati-hati terhadap negara tetangganya yang terisolasi itu, tidak membuahkan hasil yang signifikan. Sekarang, AS berusaha mendorong aksi internasional yang lebih kuat untuk Korut.

"Biar saya jelaskan: Korea Utara tidak pernah tidak diawasi. Bahkan untuk sehari pun," ucap Kerry kepada wartawan setempat.

"Sekarang China memiliki pendekatan khusus yang ingin mereka lakukan dan kami sepakat dan memberikan mereka waktu untuk menerapkan pendekatan itu," imbuhnya menjelaskan pembicaraannya dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi.

(Baca juga: Bakal Capres AS Salahkan Obama atas Aktivitas Nuklir Korut)

"Tapi hari ini dalam pembicaraan saya dengan China, saya menyatakan dengan jelas bahwa cara itu tidak berhasil dan kita tidak bisa terus biasa-biasa saja," tegas Kerry.

Otoritas Korut mengklaim berhasil melakukan uji coba bom hidrogen pada Rabu (6/1) pagi waktu setempat. Uji coba ini merupakan uji coba nuklir keempat yang dilakukan Korut sejak tahun 2006 lalu. Namun untuk bom hidrogen, uji coba ini merupakan yang pertama.

(Baca juga: Sekjen PBB Desak Korut Hentikan Aktivitas Nuklir)

Aksi Korut dengan menggelar uji coba bom hidrogen itu memicu kecaman global, termasuk China yang notabene sekutu Korut. Otoritas China bahkan berniat memanggil utusan diplomatik Korut di wilayahnya untuk menyampaikan protes. Namun tidak diketahui pasti langkah tegas apa yang akan dilakukan China terhadap Korut.

Secara terpisah, seorang pejabat AS menyebut China memiliki pengaruh besar terhadap Korut yang tidak dimiliki negara lain di dunia.

(nvc/ita)