"Di bawah situasi ini, saya memutuskan untuk mundur dari posisi saya sebagai menteri dan anggota parlemen," ujar Silvan Shalom dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP dan Reuters, Senin (21/12/2015).
"Keluarga saya memberikan dukung penuh kepada saya, tapi tidak ada pembenaran untuk membayar harga dari kasus itu," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Media-media Israel, termasuk Haaretz telah berulang kali melaporkan berbagai tudingan kejahatan seks yang dilakukan oleh mantan staf Shalom. Namun pekan lalu, Haaretz melaporkan bahwa salah satu wanita mantan staf Shalom menuding Shalom sendiri juga melakukan kejahatan seks.
Namun mantan staf itu tidak melapor ke polisi secara resmi. "Wanita itu mengatakan bahwa lebih dari satu dekade lalu, Shalom memintanya untuk melakukan seks oral, menyalahgunakan wewenangnya atasnya. Tapi kasus itu tidak disidangkan karena adanya undang-undang pembatasan," demikian seperti dilaporkan surat kabar Haaretz.
Undang-undang pembatasan merupakan hukum yang melarang pengadilan untuk mengadili seseorang dengan tindak kejahatan yang dilakukan lebih dari jangka waktu tertentu di masa lalu. Tudingan yang sama muncul sejak tahun lalu ketika Shalom dicalonkan menjadi kandidat presiden Israel sebagai pengganti Shimon Peres. Mencuatnya tudingan-tudingan kejahatan seks terhadap Shalom ini memicu munculnya laporan lain.
"Menindaklanjuti laporan itu, beberapa wanita lainnya juga menuding sang menteri telah mencabuli mereka," tulis surat kabar Haaretz dalam edisi Minggu (20/12).
Sedangkan media Israel lainnya, The Jerusalem Post melaporkan sedikitnya ada 11 wanita yang menuding Shalom melakukan tindakan tidak senonoh kepada mereka. "Kejahatan seksual tidak pantas," sebutnya.
(nvc/nwk)











































