AS Siap Bagi Informasi Soal Pesawat Jatuh dengan Rusia dan Mesir

Washington - Otoritas Amerika Serikat menyatakan siap berbagi informasi relevan terkait jatuhnya pesawat maskapai Metrojet, dengan Rusia dan Mesir. Hal ini setelah AS dikritik karena mengungkapkan informasi intelijen ke publik, soal pesawat jatuh karena bom.

"Mesir dan Rusia memimpin penyelidikan. Ketika kami memiliki informasi, kami bisa berbagi dengan mereka, kami akan melakukan itu," tutur juru bicara Gedung Putih AS, Josh Earnest seperti dilansir media Rusia, Sputnik, Selasa (10/11/2015).

Pernyataan ini disampaikan setelah AS dan juga Inggris dikritik karena dianggap lebih memilih mengungkapkan informasi intelijen ke publik, daripada membaginya dengan Rusia dan Mesir yang tengah melakukan penyelidikan. Mesir bahkan mengaku tidak mendapat informasi apapun dari kedua negara itu.

Secara terpisah, juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, John Kirby menuturkan bahwa pihaknya berkomunikasi setiap hari dengan otoritas Rusia dan Mesir untuk membahas insiden pesawat jatuh tersebut.

"Telah ada saling berbagi informasi, khususnya terkait insiden ini antara AS dengan Rusia, antara AS dengan Mesir," tegas Kirby.

AS dan Inggris memang tidak terlibat langsung dalam penyelidikan yang dipimpin Mesir. Namun kedua negara ini menggelar operasi intelijen gabungan yang menghasilkan sadapan komunikasi antara kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Suriah dengan di Sinai, Mesir, lokasi jatuhnya pesawat.

Sadapan komunikasi itu, ditambah informasi intelijen Israel, mendasari AS dan Inggris untuk mengungkapkan keyakinan mereka ke publik bahwa pesawat maskapai Rusia jatuh akibat bom yang diselundupkan ke dalam pesawat.

Inggris sebelumnya mengakui telah membagi informasi intelijen kepada negara mitra, namun terbatas pada informasi yang tidak sensitif. "Beberapa informasi merupakan informasi dari sumber terbuka, beberapa lagi -- informasi intelijen sensitif. Informasi itu yang bisa kami bagi, kami bagi dengan mitra kami, tapi beberapa sumber intelijen tidak bisa dibagi, untuk alasan yang jelas," tegas Menteri Luar Negeri Inggris, Philip Hammond. (nvc/nwk)