Disebut AS Lakukan Kekerasan Berlebihan, Israel Geram

Yerusalem - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyebut Israel menggunakan kekerasan berlebihan dalam menghadapai rentetan serangan pisau dari warga Palestina. Pernyataan ini menuai reaksi keras dari sejumlah pejabat senior Israel.

Menteri Pertahanan Israel Moshe Yaalon menuding AS salah memahami konflik Israel-Palestina. Yaalon menegaskan bahwa penembakan warga Palestina yang menjadi pelaku penikaman warga Israel merupakan bentuk pertahanan diri.

"Apakah kami melakukan kekerasan yang berlebihan? Jika seseorang mengayunkan pisau dan mereka membunuhnya, apakah itu kekerasan berlebihan? Apa yang sebenarnya kita bahas?" ucap Yaalon ketika dimintai tanggapan soal pernyataan AS oleh Army Radio dan dilansir Reuters, Kamis (15/10/2015).

Secara terpisah, Menteri Keamanan Publik Gilad Erdan menyebut pernyataan AS itu bodoh. Sedangkan Menteri Kehakiman Ayelet Shaked menyebut kepolisian di AS juga bertindak tidak jauh berbeda dengan menggunakan senjata mereka jika diperlukan.

"Jika orang-orang dengan pisau berkeliaran di jalanan New York dan mulai menikam orang-orang, mereka tidak akan ditanya kartu identitas mereka, dan NYPD (Kepolisian New York) tentu akan menggunakan senjata mereka," tuturnya kepada Israel Radio.

"Pemerintah AS bisa mengatakan apapun yang mereka mau -- dan kami akan melakukan apapun yang diperlukan," imbuhnya.

Sedikitnya 7 warga Israel dan 32 warga Palestina tewas dalam serangkaian kekerasan yang terjadi dua minggu terakhir. Sekitar 10 warga Palestina tewas ditembak polisi Israel setelah melakukan serangan. Aksi kekerasan ini sebagian dipicu kemarahan warga Palestina atas meningkatnya pengunjung Yahudi di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, yang memicu kekhawatiran adanya perubahan aturan di area yang disakralkan oleh umat muslim dan juga Yahudi.

"Sekarang, kita melihat beberapa -- saya tidak akan menyebutnya pos keamanan -- tapi tentunya kita melihat beberapa laporan soal hal yang dianggap sebagai penggunaan kekerasan yang berlebihan," ucap juru bicara Departemen Luar Negeri AS, John Kirby dalam konferensi pers pada Rabu (14/10). (nvc/ita)