.webp)
Pernyataan kantor Jaksa Agung Malaysia ini muncul setelah Kesultanan Malaysia merilis pernyataan langka soal urusan publik dan pemerintahan. Dalam pernyataannya, Kesultanan Malaysia menyerukan penyelidikan cepat dan transparan terhadap 1MDB.
Menanggapi seruan Kesultanan Malaysia ini, seperti dilansir Reuters, Kamis (8/10/2015), kantor Jaksa Agung Malaysia menegaskan bahwa penyelidikan 1MDB tidak pernah dihentikan maupun dikesampingkan. Setelah melakukan pengkajian, Kantor Jaksa Agung Malaysia memutuskan tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para pejabat 1MDB.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Keputusan ini, menurut kantor Jaksa Agung Malaysia telah dikomunikasikan dengan pihak Bank Sentral Malaysia pada September lalu. Pihak Bank Sentral sempat mengajukan permintaan pengkajian baru, namun ditolak karena tidak ada bukti baru yang diberikan.
Penyelidikan skandal 1MDB ini menjadi sorotan media baik lokal maupun internasional. Terlebih nama Perdana Menteri Najib Razak menjabat sebagai pemimpin dewan penasihat 1MDB terseret dalam skandal korupsi ini.
Pada Juli lalu, laporan media menyebut penyidik Malaysia menemukan aliran dana nyaris US$ 700 juta masuk ke rekening pribadi PM Najib. Laporan ini belum bisa diverifikasi kebenarannya dan menuai bantahan dari 1MDB dan PM Najib yang menyatakan tidak pernah menggunakan dana 1MDB untuk kepentingan pribadi.
Otoritas Malaysia kemudian mengumumkan hasil penyelidikan bahwa aliran dana ke rekening PM Najib itu merupakan donasi privat. Namun tidak disebut lebih lanjut siapa donaturnya. Sementara penyelidikan oleh lembaga lainnya di Malaysia seolah tidak mencapai kejelasan hingga kini. (nvc/mad)
