RUU Keamanan Disetujui, Dukungan Publik Jepang terhadap PM Abe Merosot

Tokyo, - Dukungan publik Jepang terhadap Perdana Menteri Shinzo Abe merosot, beberapa hari sejak koalisi berkuasanya meloloskan RUU keamanan yang memungkinkan pengiriman pasukan militer Jepang ke luar negeri.

Parlemen Jepang pada Sabtu, 19 September lalu telah menyetujui RUU keamanan yang mengundang pro dan kontra. Dengan persetujuan tersebut, pasukan Jepang kini bisa dikerahkan ke luar negeri untuk berperang. Pengerahan pasukan militer tersebut akan menjadi yang pertama sejak berakhirnya Perang Dunia II.

Berdasarkan polling akhir pekan yang dilakukan surat kabar terlaris di Jepang, Yomiuri Shimbun, dukungan publik untuk pemerintahan PM Abe telah turun empat poin menjadi 41 persen, jika dibandingkan survei serupa yang dilakukan pada pertengahan Agustus lalu. Adapun rating ketidaksetujuan publik naik enam poin menjadi 51 persen. Demikian menurut kantor berita AFP, Senin (21/9/2015).

Polling berbeda yang dilakukan media liberal, Asahi Shimbun, rating dukungan publik terhadap pemerintahan Abe turun satu poin menjadi 35 persen, jika dibandingkan survei sepekan lalu. Sementara rating ketidaksetujuan naik tiga poin menjadi 45 persen.

Mayoritas mereka yang disurvei menyatakan ketidaksetujuan akan diloloskannya RUU keamanan tersebut.

Namun media Yomiuri melaporkan, para pendukung Abe merasa lega karena hanya melihat penurunan tipis dalam dukungan publik.

"Ada kelegaan di kalangan pejabat-pejabat pemerintah dan para anggota partai berkuasa karena dukungan publik hanya turun sedikit," demikian ditulis Yomiuri. (ita/ita)