PBB Serukan Bentrokan di Kompleks Masjid Al Aqsa Diakhiri

Yerusalem - Bentrokan antara warga Palestina dengan polisi Israel di kompleks Masjid Al Aqsa di Yerusalem yang berlangsung 3 hari berturut-turut memicu kekhawatiran PBB. Dewan Keamanan PBB menyerukan seluruh pihak tetap tenang dan menahan diri.

Dalam pernyataan resminya, seperti dilansir AFP, Jumat (18/9/2015), sebanyak 15 negara negara anggota Dewan Keamanan PBB sepakat menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap insiden ini. Mereka juga meminta agar aturan yang berlaku di kompleks rawan konflik itu tetap ditegakkan.

"Anggota Dewan Keamanan PBB menyerukan agar semua menahan diri, menarik diri dari tindakan provokatif dan retorika, dan menegakkan status quo bersejarah (di kompleks tersebut)," demikian pernyataan Dewan Keamanan PBB.

Dewan Keamanan PBB menyerukan agar pengunjung maupun orang-orang yang beribadah di kompleks tersebut tidak dibayangi ketakutan akan kekerasan maupun intimidasi. Dewan Keamanan PBB meminta bentrokan di kompleks itu bisa diakhiri.

"Situasi diharapkan bisa kembali normal, demi mewujudkan perdamaian Timur Tengah untuk Israel dan juga Palestina," imbuh pernyataan tersebut.

Bentrokan pecah pada Minggu (13/9), setelah puluhan polisi Israel dilaporkan masuk ke dalam kompleks masjid, hal yang seharusnya tidak terjadi. Insiden ini terjadi menjelang perayaan Tahun Baru Yahudi atau Rosh Hashanah. Warga Palestina dilaporkan melempari batu dan petasan ke arah polisi Israel.

Kompleks Masjid Al Aqsa tidak hanya suci bagi umat muslim, tapi juga bagi kaum Yahudi karena di dalamnya terdapat Temple Mount. Kompleks ini terletak di Yerusalem Timur, yang dicaplok Israel tahun 1967. Kompleks ini juga sering menjadi lokasi konflik Israel-Palestina, namun banyak dilihat sebagai simbol keagamaan dan juga nasionalisme.

Sesuai dengan aturan yang berlaku, kaum Yahudi diperbolehkan mengunjungi, namun dilarang berdoa di kompleks ini agar tidak memicu ketegangan. Warga Palestina mencurigai otoritas Israel berniat mengubah aturan ini, meskipun Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berulang kali membantah. (nvc/ita)