Israel Protes Usulan Pengibaran Bendera Palestina di Markas PBB

Tel Aviv, - Israel memprotes kepada PBB mengenai usulan Palestina untuk mengibarkan bendera nasional mereka di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Israel menyebut usulan Palestina itu sebagai penyalahgunaan oleh otoritas Palestina.

Saat ini, hanya bendera negara-negara anggota PBB yang dikibarkan di markas besar badan dunia itu. Meskipun keseluruhan 193 anggota Majelis Umum PBB menyetujui pengakuan de facto atas kedaulatan Palestina pada tahun 2012, namun upaya Palestina untuk mendapatkan keanggotaan penuh PBB gagal. Palestina saat ini masih dianggap sebagai negara non-anggota atau berstatus pengamat (observer).

Belum lama ini, Palestina mengajukan draf resolusi berisi permintaan agar benderanya dan bendera Vatikan selaku negara non-anggota PBB, bisa dikibarkan di markas besar PBB bersama bendera negara-negara anggota PBB. Majelis Umum PBB dijadwalkan akan menggelar voting pada 10 September mengenai resolusi tersebut.

Duta Besar Israel untuk PBB, Ron Prosor, menulis surat protes kepada Sekjen PBB Ban Ki-moon mengenai permintaan Palestina itu. Surat protes yang sama juga disampaikan Israel ke presiden Majelis Umum PBB yang tahun ini dijabat oleh Sam Kutesa asal Uganda.

"Selama 70 tahun PBB telah mengibarkan hanya bendera negara-negara anggota penuh," tutur Prosor seraya mengimbuhkan, Palestina tak pernah mengadakan konsultasi apapun mengenai resolusi tersebut. Prosor menyebut hal ini sebagai "penyalahgunaan sinis PBB oleh otoritas Palestina."

"Sekali lagi Palestina lebih memilih untuk mencetak poin mudah dan tak berarti di PBB, hanya karena mereka bisa," cetus Prosor seperti dilansir kantor berita Reuters, Rabu (2/9/2015).

"Ini waktunya untuk dengan tegas menyampaikan pada mereka: Ini bukan jalan menuju status negara, ini bukan cara untuk perdamaian," imbuhnya.

Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat pun menyatakan ketidaksetujuannya dengan usulan Palestina itu.

"Kami terus meyakini bahwa upaya-upaya Palestina untuk mengejar status negara atau dukungan akan klaim status negara lewat sistem PBB yang berada di luar penyelesaian yang dinegosiasikan, kami yakin tindakan-tindakan itu akan kontraproduktif," tegas juru bicara Departemen Luar Negeri AS Mark Toner. (ita/ita)