Kantor Inspektur Jenderal Departemen Luar Negeri AS mendapat temuan ini saat memeriksa laporan rutin Kedutaan Besar AS di Tokyo, pekan ini. Temuan ini setelah Departemen Luar Negeri AS menjalani pemeriksaan gara-gara Hillary Clinton menggunakan alamat dan server email pribadinya untuk urusan pekerjaan, saat masih aktif menjabat Menteri Luar Negeri AS.
"Staf senior kedutaan, termasuk duta besar, menggunakan akun email pribadi untuk mengirimkan dan menerima pesan-pesan berisi urusan bisnis," demikian bunyi laporan audit internal Departemen Luar Negeri AS, seperti dilansir Reuters, Rabu (26/8/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Β
Laporan itu juga merinci risiko menggunakan akun email pribadi, termasuk hilangnya data, peretasan, phishing (metode penipuan email) dan penipuan, hingga tidak ketatnya perlindungan bagi informasi pribadi.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, John Kirby menekankan bahwa penggunaan email pribadi tidak dilarang oleh aturan lembaga. Namun Kirby tidak menganjurkan penggunaan email pribadi dan mengimbau para staf Departemen Luar Negeri AS untuk memastikan, bahwa email yang digunakan untuk urusan pekerjaan adalah email dengan sistem pemerintah AS.
Kirby menyatakan, tidak ada indikasi bahwa Dubes Kennedy telah melanggar kebijakan Departemen Luar Negeri AS. (nvc/ita)











































