Seperti dilansir Reuters, Senin (24/8/2015), Presiden Park menyatakan, siaran propaganda anti-Korut melalui pengeras suara di perbatasan akan terus dilanjutkan, kecuali Korut bersedia mengklaim bertanggung jawab atas ledakan ranjau di DMZ, awal bulan ini, yang melukai 2 tentara Korsel. Korut telah membantah terlibat ledakan ranjau itu.
Insiden ini semakin meningkatkan ketegangan kedua negara, hingga terjadi aksi saling tembak pada Kamis (20/8) lalu. Korut bahkan menyiagakan tentaranya di garis terdepan setelah mengancam akan berperang dengan Korsel, karena Korsel menolak menghentikan siaran propaganda anti-Korut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sementara itu, pemerintah ini akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan melanjutkan siaran pengeras suara," imbuhnya.
Mulai dari PBB, Amerika Serikat dan China yang merupakan satu-satunya sekutu Korut telah menyerukan agar kedua pihak tetap tenang. Juru bicara Kementerian Pertahanan Korsel, Kim Min-seok menuturkan, Korsel dan sekutunya AS tengah mengkaji kemungkinan keterlibatan aset militer AS jika Korut benar melancarkan aksi militer.
"Posisi kami pada tahap ini adalah untuk mencegah provokasi Korut. Tapi jika mereka terus melakukan provokasi, respons kami akan tanpa ampun dan mereka pasti akan menyesal," ucapnya.
Dialog yang digelar sejak Sabtu (22/8) lalu masih belum membuahkan kesepakatan antara kedua negara. Dialog ini digelar di perbatasan dengan dihadiri delegasi kedua negara. Delegasi Korsel terdiri atas penasihat nasional keamanan Presiden Park, Kim Kwang-jin dan Menteri Unifikasi Hong Yong-pyo. Sedangkan delegasi Korut diikuti oleh pejabat tinggi militer Korut, Hwang Pyong So dan veteran pejabat inter-Korea Kim Yang Gon.
(nvc/ita)











































