Malaysia Tak Libatkan Komisi Antikorupsi dalam Penyelidikan 1MDB

Kuala Lumpur - Kantor Jaksa Agung Malaysia telah membentuk satuan tugas gabungan yang baru untuk menyelidiki skandal korupsi perusahaan investasi negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Namun Komisi Antikorupsi Malaysia (MACC) tidak dilibatkan.

Satuan tugas yang baru terdiri atas Bank Sentral Malaysia, Dewan Jaksa Agung, Kepolisian Malaysia, Departemen Bea Cukai dan Badan Pendapatan Negara. Informasi ini disampaikan oleh Wakil Komisioner MACC, Mohd Shukri Abdul dalam wawancara dengan surat kabar lokal, Sin Chew Daily dan dilansir Reuters, Jumat (21/8/2015).

Dalam wawancara ini, Shukri menyatakan MACC akan tetap melanjutkan penyelidikan independen terhadap 1MDB. Shukri juga memberi tanggapan santai soal tidak disertakannya MACC dalam satuan tugas gabungan yang baru.

"Bukan masalah," ucap Shukri.

Perwakilan kantor Jaksa Agung Malaysia menolak untuk mengomentari hal ini. Sedangkan pihak Bank Sentral Malaysia tidak bisa dimintai komentar.

Satuan tugas gabungan yang menyelidiki 1MDB sebelumnya menyertakan MACC di dalamnya. Namun satuan tugas ini dibubarkan usai Kantor Jaksa Agung Malaysia menyatakan tim ini tidak lagi diperlukan.

Penyelidikan 1MDB juga terkait laporan media Amerika Serikat, Wall Street Journal (WSJ) pada Juli yang menyebut penyidik menemukan aliran dana hingga US$ 700 juta atau setara Rp 9,3 triliun ke rekening pribadi Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak. Laporan WSJ ini belum bisa dikonfirmasi.

Beberapa waktu lalu, MACC telah mengumumkan bahwa aliran dana yang masuk ke rekening pribadi PM Najib merupakan donasi dari Timur Tengah. Pada 3 Agustus lalu, MACC menyatakan pihaknya akan meminta PM Najib menjelaskan soal alasan donasi itu ditransfer ke rekening pribadinya. Namun PM Najib, yang menjabat pemimpin Dewan Penasihat 1MDB, menegaskan dirinya tidak pernah mengambil uang negara untuk keuntungan pribadi. (nvc/ita)