Mantan PM Inggris Terseret Kasus Kekerasan Seks Anak

London - Nama mendiang mantan Perdana Menteri Inggris, Edward Heath disebut-sebut terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pengawas polisi Inggris mengumumkan dibukanya penyelidikan kasus yang terjadi tahun 1990-an silam tersebut.

Komisi Pengaduan Polisi Independen (IPCC) menyatakan, pihaknya tengah menyelidiki testimoni seorang pensiunan polisi yang menyebut persidangan salah satu terdakwa kasus kekerasan seks anak pada tahun 1990-an lalu digugurkan karena menyeret Heath.

Pihak kepolisian meminta anggota masyarakat yang memiliki informasi terkait keterlibatan Heath dalam kasus tersebut. Heath yang meninggal dunia pada tahun 2005 lalu, menjabat PM Inggris periode 1970-1974 dan membawa Inggris masuk ke Komunitas Ekonomi Eropa.

"Jika Anda menjadi korban dari kejahatan Sir Ted Heath atau sejarah kekerasan seksual apapun, atau Anda seorang saksi mata atau Anda memiliki informasi soal kasus ini, silakan melapor," ujar Inspekstur Sean Memory dari IPCC seperti dilansir AFP, Selasa (4/8/2015).

Mendiang Heath merupakan tokoh paling senior yang disebut terlibat kasus kekerasan seks anak, selain presenter ternama televisi BBC Jimmy Savile yang diungkap sebagai seorang paedofil usai kematiannya pada tahun 2011 lalu.

Pemberitaan soal kasus ini mendominasi halaman depan media Inggris. Salah satu tabloid Inggris, Daily Mirror bahkan menampilkan wawancara dengan seorang pria yang mengklaim sebagai salah satu korban Heath, ketika masih berusia 12 tahun. Korban mengaku baru mengetahui identitas Heath selang 4 tahun setelah kejadian ketika melihat foto Heath di surat kabar setempat.

Secara terpisah, Sir Edward Heath Charitable Foundation, yayasan tempat Heath meninggalkan propertinya setelah meninggal, menyatakan yakin bahwa Heath tidak bersalah dalam kasus itu.

"Kami menyambut baik penyelidikan oleh kepolisian Wiltshire, yang kami yakini sepenuh hati akan membersihkan nama Sir Edward dan kami akan bekerja sama secara penuh dengan polisi dalam penyelidikan mereka," demikian pernyataan pihak yayasan. (nvc/ita)