Dilaporkan portal berita Malaysia, Malaysian Insider, seperti dilansir Reuters, Selasa (28/7/2015), Wakil PM Muhyiddin masuk dalam daftar pejabat pemerintahan Malaysia yang akan didepak oleh PM Najib. Hal ini selang sehari setelah PM Najib meminta Muhyiddin dan pejabat Malaysia lainnya tidak banyak berkomentar soal skandal korupsi 1MDB.
1MDB atau 1Malaysia Development Berhad memiliki utang lebih dari US$ 11 miliar dan tengah menjadi fokus penyelidikan atas penyelewengan keuangan dan gratifikasi. PM Najib sendiri menjabat pemimpin badan penasihat 1MDB dan terseret dalam skandal korupsi ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
UMNO atau United Malays National Organisation merupakan partai yang dipimpin oleh PM Najib. Posisi Raja Malaysia sebagai kepala negara lebih bersifat seremonial. Seluruh pemerintahan di Malaysia termasuk penentuan kabinet memang dipegang oleh Perdana Menteri, dalam hal ini Najib.
Laporan mengenai kabar penggantian dan pendepakan Wakil PM Muhyiddin tersebut belum bisa dikonfirmasi kebenarannya. Juru bicara kantor PM Najib menolak untuk berkomentar mengenai isu ini.
Pada Minggu (26/7), Wakil PM Muhyiddin menyarankan agar PM Najib menjelaskan secara pribadi soal isu 1MDB kepada publik. "Saya ingin memberi Anda peringatan serius jika tidak ada tindakan yang dilakukan untuk menangani isu ini, Barisan akan kalah," ucap Muhyiddin kepada media Malaysia, The Star. (nvc/ita)











































