.webp)
Inspektur Keamanan Dalam Negeri AS, Jenderal Roth membahas laporan ini bersama para anggota parlemen AS. Temuan terbaru ini menunjukkan, TSA gagal mendeteksi sedikitnya 73 orang stafnya yang ternyata memiliki keterkaitan dengan terorisme. Demikian seperti dilansir AFP, Rabu (10/6/2015).
Namun sesuai undang-undang yang berlaku di AS, TSA memang memiliki pengawasan terbatas dalam proses pengangkatan staf untuk ditempatkan di bandara-bandara AS. Padahal TSA bertanggung jawab atas keamanan transportasi di seluruh wilayah AS.
"Kurangnya jaminan bahwa mereka (TSA) telah memeriksa dengan layak seluruh latar belakang pelamarnya," demikian bunyi laporan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS tersebut.
Menurut Roth, undang-undang yang telah ada perlu diubah demi memberikan akses lebih luas kepada TSA terhadap seluruh informasi yang relevan mengenai calon karyawannya, termasuk daftar pengawasan teroris FBI.
Secara terpisah, Asisten Direktur Keamanan Bandara Internasional Minneapolis-St Paul, Becky Roering mengakui, ada beberapa mantan staf keamanan bandara yang pergi ke Suriah dan bergabung dengan militan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Bahkan menurut Roering, staf TSA pada umumnya memiliki moral yang rendah dan cenderung bekerja dalam situasi yang penuh ketakutan dan saling tidak percaya.
Laporan ini semakin membuat TSA terpuruk setelah beberapa waktu lalu, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS membongkar celah dalam pemeriksaan keamanan di bandara-bandara AS. Para agen keamanan AS berhasil menyelundupkan bom dan senjata palsu melalui pemeriksaan keamanan, selama puluhan kali. Hal tersebut dilakukan untuk mengetes pemeriksaan keamanan bandara-bandara di AS.
Sebagai tindak lanjut atas hal tersebut, Kepala Keamanan Dalam Negeri AS Jeh Johnson mengumumkan langkah-langkah baru untuk meningkatkan pemeriksaan keamanan di bandara-bandara AS. Johnson juga memutasi pelaksana tugas Direktur TSA, Melvin Carraway dan menggantinya dengan Direktur Interim yang baru, Mark Hatfield.
(nvc/ita)
