Pejabat AS Temui Ikhwanul Muslimin, Pemerintah Mesir Berang

Pejabat AS Temui Ikhwanul Muslimin, Pemerintah Mesir Berang

Novi Christiastuti - detikNews
Selasa, 09 Jun 2015 09:58 WIB
Pejabat AS Temui Ikhwanul Muslimin, Pemerintah Mesir Berang
Ilustrasi
Kairo - Otoritas Mesir memanggil Duta Besar Amerika Serikat di Kairo. Pemanggilan ini untuk menyampaikan ketidaksenangan Mesir terhadap kehadiran tokoh Ikhwanul Muslimin dalam konferensi tertutup di Washington, AS.

Seorang sumber yang memahami masalah ini menuturkan kepada Reuters, Selasa (9/6/2015), bahwa pejabat AS sebenarnya tidak berniat untuk menemui kelompok Ikhwanul Muslimin, meskipun mereka telah menemui beberapa tokoh kelompok tersebut, yang datang ke Washington pada Januari lalu.

Sumber yang enggan disebut namanya ini menolak untuk menyebutkan kapan Dubes AS untuk Mesir, Stephen Beecroft, dipanggil oleh pemerintah Mesir. Namun ada laporan bahwa pemanggilan itu terjadi pada beberapa hari terakhir.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pemanggilan oleh pemerintah Mesir ini dimaksudkan untuk memperjelas ketidaksenangan Mesir terhadap pertemuan AS dengan Ikhwanul Muslimin.

Secara terpisah, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Jeff Rathke enggan mengomentari apakah benar Beecroft dipanggil oleh otoritas Mesir atau apakah pejabat AS memang menemui tokoh Ikhwanul Muslimin yang berkunjung Washington.

Rathke hanya menyebut bahwa pihaknya menyadari adanya laporan media soal kunjungan Ikhwanul Muslimin. "Saya tidak memiliki pertemuan untuk diumumkan," ucapnya.

Ditambahkan Rathke, bahwa AS akan terus melanjutkan kebijakan luar negerinya untuk menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak dari berbagai spektrum politik di Mesir.

Selama ini, sikap AS dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi tidak terlalu jelas . Di satu sisi, AS mengapresiasi stabilitas yang diciptakan Sisi di Mesir, namun di sisi lain AS mengkritisi habis-habisan pelanggaran HAM dan operasi pemberantasan Ikhwanul Muslimin oleh otoritas Mesir.

Pada Januari lalu, Departemen Luar Negeri AS menyatakan ada beberapa pejabatnya yang menemui sekelompok mantan anggota parlemen Mesir, termasuk mantan anggota Partai Keadilan dan Kebebasan, yang merupakan sayap politik Ikhwanul Muslimin. Otoritas Mesir menyatakan Ikhwanul Muslim sebagai organisasi terlarang sejak tahun 2013 lalu, setelah Mohamed Morsi dilengserkan dari kursi Presiden Mesir. (nvc/mad)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads