.webp)
Partai berkuasa Justice and Development Party (AKP) sebenarnya memenangi suara terbanyak dalam pemilihan yang berlangsung ketat tersebut. Namun perolehan suara sebanyak 41 persen merupakan penurunan drastis dari pemilihan sebelumnya pada tahun 2011.
Sesuai sistem representasi proporsional Turki, ini artinya AKP harus membentuk koalisi untuk pertama kalinya sejak berkuasa pada tahun 2002.
AKP telah mendominasi politik Turki sejak pertama kali berkuasa pada tahun 2002. Namun popularitas partai tersebut merosot akibat penurunan dalam pertumbuhan ekonomi dan kontroversi seputar kepemimpinan Erdogan yang dianggap otoriter.
Hasil pemilihan legislatif ini menghancurkan impian Erdogan untuk bisa membentuk konstitusi baru, yang akan mengubah Turki dari sistem parlementer menjadi sistem presidensial. Isu ini telah dijadikan Erdogan sebagai isu fundamental selama kampanye. Perubahan seperti itu harus membutuhkan suara persetujuan dari dua pertiga anggota parlemen.
"AKP tidak kalah pemilihan namun Erdogan kehilangan semua harapan untuk mengubah Turki menjadi sistem presidensial," ujar provesor universitas Turki, Ahmet Insel seperti dilansir kantor berita AFP, Senin (8/6/2015).
Erdogan yang menjadi perdana menteri dari 2003-2014 sebelum menjadi presiden, ingin diabadikan sebagai figur paling berkuasa di Turki. Dia pun telah memperkuat kantor kepresidenan yang sebelum dipegang dirinya, jabatan kepresidenan hanya bersifat seremonial.
Namun para lawan politik menentang rencana Erdogan soal perubahan konstitusi tersebut. Apalagi Erdogan berkeinginan untuk terus menjadi presiden hingga tahun 2024.
Atas hasil ini, partai AKP berjanji akan memastikan stabilitas Turki.
"Pemenang pemilihan sekali lagi adalah AKP, itu tak diragukan lagi," ujar Perdana Menteri dan pemimpin partai AKP, Ahmet Davutoglu. "Namun keputusan rakyat kita adalah final. Itu di atas segalanya dan kita akan bertindak sejalan dengan itu," imbuhnya.
(ita/ita)
