Myanmar Tolak Tudingan PBB Soal Penyebab Krisis Imigran Gelap

Bangkok - Otoritas Myanmar terang-terangan menegur badan pengungsi PBB dalam perundingan krisis imigran yang digelar di Bangkok, Thailand. Myanmar dengan tegas menolak disebut sebagai satu-satunya pihak yang disalahkan dalam permasalahan imigran gelap.

"Dalam isu imigran ilegal dan manusia perahu, Anda tidak bisa hanya menuding negara saya," tutur pemimpin delegasi Myanmar, Htin Lynn yang juga menjabat Dirjen Kementerian Luar Negeri Myanmar, seperti dilansir AFP, Jumat (29/5/2015).

Hal ini disampaikan sebagai respons atas pernyataan UNHCR, badan pengungsi PBB yang meminta Myanmar untuk menangani akar penyebab krisis imigran gelap, termasuk soal tidak adanya kewarganegaraan bagi warga Rohingya di Rakhine. Ada 17 negara yang hadir dalam perundingan soal krisis imigran ini.

Dalam pernyataannya, Lin menyebut kawasan Asia Tenggara mengalami masalah besar terkait perdagangan manusia. Dia menegaskan, Myanmar akan bekerja sama dengan upaya regional maupun internasional dalam menemukan mekanisme praktis untuk menangani masalah perdagangan manusia.

"Dalam arus migrasi ini, Myanmar bukan satu-satunya negara," tegasnya seperti dilansir Reuters.

Sebelum itu, Asisten Komisioner Tinggi untuk Perlindungan pada UNHCR, Volker Turk mendorong Myanmar untuk memutus aliran imigran Rohingya yang terus berusaha melarikan diri ke wilayah Asia Tenggara, bahkan ribuan imigran di antaranya terdampar di pantai Malaysia, Indonesia dan Thailand.

"Diperlukan kesadaran penuh akan tanggung jawab oleh Myanmar bagi seluruh rakyatnya," ucap Turk.

"Mengabulkan kewarganegaraan (bagi Rohingya) merupakan tujuan utama," imbuhnya.

Lebih lanjut, delegasi Myanmar menyebut pernyataan Turk sebagai bentuk politisasi terhadap topik imigran yang sedang dibahas.

(Novi Christiastuti/Nograhany Widhi Koesmawardhani)