.webp)
Kompleks industri Kaesong berada di dalam zona ekonomi khusus, yang berjarak hanya beberapa kilometer dari perbatasan Korut dengan Korea Selatan (Korsel). Kompleks industri ini dikelola oleh otoritas kedua negara, yakni Korut dan Korsel.
"Seluruh pihak akan diuntungkan dengan adanya pembaruan kerja sama dan komitmen untuk dialog. Sangat penting untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan hubungan antar kedua Korea," ucap Sekjen Ban saat menghadiri forum pendidikan di Incheon, Korsel, seperti dilansir Reuters, Selasa (19/5/2015).
"Proyek Kaesong merupakan model yang sama-sama menguntungkan untuk kedua Korea," imbuhnya, sembari menyebut dirinya akan mengunjungi Kaesong pada Kamis (21/5) besok.
"Saya harap kunjungan saya bisa memberikan dorongan positif untuk mengembangkannya dan memperluasnya ke area lainnya," harap Sekjen Ban.
Korut saat ini masih berada di bawah sanksi PBB atas program nuklir dan rudal yang dikembangkannya.
Pada Desember 2014 lalu, Majelis Umum PBB mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan membawa Korut ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC), setelah hasil penyelidikan PBB menunjukkan adanya serangan praktik pelanggaran HAM di wilayah Korut, yang bisa disamakan dengan era-Nazi.
Ban masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Korsel ketika perundingan 6 negara (six-party talks) berujung pada penandatanganan kesepakatan denuklirisasi dengan Korut, namun belakangan dibatalkan.
Ban akan menjadi Sekjen PBB ketiga yang mengunjungi Korut saat masih aktif menjabat. Sebelumnya, Kurt Waldheim mengunjungi Pyongyang, Korut pada tahun 1979 dan 1981. Sedangkan Boutros Boutros-Ghali mengunjungi Korut melalui zona demiliterisasi (DMZ) di Panmujom pada Desember 1993 lalu.
Ban yang kini berusia 70 tahun, dilahirkan di Korsel sebelum Semenanjung Korea terbagi dua akibat Perang Korea tahun 1950-1953, yang diakhiri dengan gencatan senjata. Sebelumnya, Ban sudah mengungkapkan keinginannya untuk mengunjungi Korut selagi masih menjabat.
(nvc/ita)
