Arab Saudi Terus Bombardir Houthi, Situasi Yaman Mengkhawatirkan

Sanaa, - Situasi kemanusiaan di Yaman kian mengkhawatirkan seiring serangan-serangan udara yang terus dilancarkan Arab Saudi dan koalisi terhadap para pemberontak Syiah Houthi.

Menurut warga setempat seperti dilansir kantor berita Reuters, Selasa (28/4/2015), pesawat-pesawat tempur Saudi dan koalisi melancarkan 15 sampai 20 serangan terhadap Houthi dan depot-depot senjata di Dhalea, ibukota provinsi al-Dhalea dan kota sekitarnya, Qa'ataba. Serangan-serangan udara ini menimbulkan rentetan ledakan yang berlangsung sekitar dua jam.

Sebelumnya, Saudi sempat menghentikan serangan-serangan udara terhadap Houthi dan sekutunya, para loyalis mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh. Namun kemudian Saudi dan koalisi kembali membombardir Yaman, seiring meningkatnya pertempuran antara Houthi dan pasukan pendukung Presiden Yaman Abd-Rabbu Mansour Hadi.

Situasi pun kian memburuk bagi warga sipil Yaman, apalagi banyak barang-barang bantuan yang tak bisa mencapai rakyat yang membutuhkan.

"Sebelumnya sudah cukup sulit, namun sekarang hanya ada dua kata tentang bagaimana buruknya kini," tutur juru bicara Palang Merah Internasional, Marie Claire Feghali.

"Ini bencana, bencana kemanusiaan," imbuhnya seperti dilansir kantor berita Reuters, Selasa (28/4/2015).

Hal senada disampaikan Menteri HAM Yaman Izzedine al-Asbahi. "Perang dan akibatnya telah membuat Yaman mundur 100 tahun, dikarenakan kehancuran infrastruktur... khususnya di provinsi Aden, Dhalea dan Taiz," ujarnya pada konferensi pers di Riyadh, Saudi.

Menurut direktur telekomunikasi Yaman, telekomunikasi di wilayah Yaman dan dengan dunia luar pun bisa terputus dalam beberapa hari ini dikarenakan kekurangan bahan bakar. Kekurangan bahan bakar juga membuat para pedagang tak bisa mengantarkan bahan pangan ke pasar-pasar.

Menurut PBB, pergolakan di Yaman telah menewaskan lebih dari 1.000 orang sejak serangan-serangan udara Saudi dan koalisi dimulai pada 26 Maret lalu. Dari jumlah itu, diperkirakan bahwa 551 orang di antaranya warga sipil, termasuk setidaknya 115 anak-anak.

(ita/ita)