Obama: Tentara Khusus AS Bisa Dikerahkan untuk Bunuh Pemimpin ISIS

Washington - Presiden Amerika Serikat Barack Obama serius menyerukan parlemen AS untuk mengizinkan operasi militer melawan ISIS. Obama bahkan menyatakan hendak mengerahkan tentara khusus AS untuk membunuh pemimpin ISIS secara langsung.

"Koalisi kita sedang bersemangat menyerang," ucap Obama seperti dilansir AFP, Kamis (12/2/2015).

Obama menyatakan, ISIS kini tengah dalam posisi bertahan dan jika situasi seperti ini terus berlanjut, maka ISIS akan bisa dikalahkan. Oleh karena itu, Obama meminta parlemen AS untuk memberikan izin resmi agar tentara AS bisa turun ke medan pertempuran melawan ISIS, bahkan hingga di luar Suriah dan Irak.

Sejak Agustus 2014, militer AS bersama koalisi internasional melancarkan serangan udara terhadap ISIS di wilayah Irak dan Suriah. Obama bahkan berjanji akan mendukung operasi dengan serangan-serangan yang ditargetkan secara matang.

"Jika kita mendapat laporan intelijen yang meyakinkan soal pertemuan para pemimpin ISIL (ISIS), dan mitra kita tidak memiliki kapasitas untuk menyerang mereka, saya akan memerintahkan tentara khusus kita untuk beraksi," cetus Obama.

"Saya tidak akan membiarkan teroris ini memiliki persembunyian yang aman," imbuhnya.

Proposal yang diajukan Gedung Putih dan pemerintah Obama mengatur pengerahan tentara AS secara langsung ke medan pertempuran untuk melawan ISIS. Namun diatur juga batas waktu operasi militer, yakni hanya 3 tahun dan tidak diperbolehkan adanya perpanjangan operasi militer.

Obama menyatakan, operasi militer melawan ISIS ini tidak akan menjadi kelanjutan operasi di Irak atau Afghanistan. Obama menegaskan, dirinya tidak ada niat untuk membawa AS dalam perang berkepanjangan di kawasan Timur Tengah.

"Tentara lokal yang paling memahami negara mereka, yang layak ditempatkan di lapangan untuk melawan ISIL," ucapnya.

Namun pernyataan ini memicu berbagai kritikan dari anggota parlemen, baik partai Republik maupun Demokrat. Senator Demokrat Patrick Leahy menyebut proposal ini ambigu. Sedangkan anggota parlemen Republik menyebut ketentuan dalam proposal itu kurang total, terutama soal pembatasan waktu operasi militer.


(nvc/ita)