AS Upayakan Izin Parlemen untuk Berperang Melawan ISIS

Washington - Gedung Putih meminta izin kepada parlemen Amerika Serikat untuk melancarkan perang melawan ISIS. Pemerintahan Presiden Barack Obama mengusulkan pengerahan tentara AS ke medan pertempuran untuk melawan ISIS secara langsung.

Izin untuk menggunakan kekuatan militer (AUMF) yang diajukan Gedung Putih, juga mengatur pengerahan tentara AS dan tidak memberlakukan batasan area geografis. Demikian disampaikan senator Partai Demokrat setelah menghadiri briefing tertutup dengan pejabat Gedung Putih, seperti dilansir AFP, Rabu (11/2/2015).

Namun dalam draf yang diajukan Gedung Putih kepada parlemen tersebut, diatur juga bahwa operasi militer AS dibatasi hanya 3 tahun, dan tidak bisa diperpanjang dalam kondisi apapun. Draf baru akan diungkapkan secara terbuka pada pekan ini.

AUMF yang baru ini akan menggantikan wewenang perang sebelumnya, yang ditetapkan parlemen AS pascatragedi 9/11 pada tahun 2001 lalu. Kini, otoritas AS menjadikan wewenang perang tahun 2001 tersebut sebagai dasar untuk melakukan serangan udara terhadap ISIS di Irak dan Suriah.

Para anggota parlemen menekankan, belum ada keputusan resmi soal pengajuan draf AUMF baru tersebut. "Ini baru awal saja. Belum ada kesimpulan," tegas pemimpin Senat dari Demokrat, Harry Reid usai briefing dengan Gedung Putih.

Senator Demokrat lainnya, Robert Menendez menambahkan, poin penting dalam draf tersebut ialah ketentuan tidak adanya perpanjangan operasi militer, yang disadari oleh Gedung Putih akan ditentang oposisi di parlemen.

"Hingga aturan tersebut ditetapkan, mungkin akan dilihat sebagai pernyataan yang terlalu muluk untuk disepakati karena, lupakan Barack Obama, akan ada presiden baru dalam dua tahun ini," cetus Menendez.

"Untuk mendapatkan AUMF yang disepakati kedua pihak, tantangannya ialah menjaga keseimbangan antara tidak memberikan izin yang terlalu ekspansif, yang justru akan memperpanjang dan memperluas konflik, dan juga memberikan izin yang mampu membuat presiden mengerahkan kemampuan mengalahkan ISIL (ISIS) secara efektif," imbuhnya.

Dalam keterangan terpisah, beberapa anggota parlemen dari Republik sudah mulai mengungkapkan penolakan terhadap ketentuan pembatasan misi militer AS tersebut.

"Saya tidak akan setuju pada apapun yang membatasi aksi presiden," tegas Senator Republik ternama, John McCain kepada wartawan.

Senator Republik lainnya, Lindsey Graham yang telah di-briefing oleh Gedung Putih via telepon, menyatakan tidak sepakat pada poin yang menyebutkan pemerintahan AS yang baru harus melarang tentara AS melindungi kelompok pemberontak yang dilatih AS dari serangan rezim Presiden Bashar al-Assad.

"Saya tidak akan menyetujuinya," tandasnya.


(nvc/ita)