Pemerintah Suriah Klaim Telah Bebaskan 11 Ribu Tahanan

Damaskus - Otoritas Suriah mengklaim telah membebaskan sekitar 11 ribu tahanan. Hal ini, menurut Suriah, semenjak Presiden Bashar al-Assad mengumumkan amnesti besar-besaran pada Juni lalu.

"Sebanyak 11 ribu orang telah mendapatkan amnesti dan telah dibebaskan dari penjara," tutur Menteri Rekonsiliasi Nasional Suriah, Ali Haidar seperti dilansir AFP, Rabu (12/11/2014)

Haidar merujuk pada amnesti yang diumumkan Assad sekitar seminggu setelah dirinya secara kontroversial terpilih kembali menjadi Presiden Suriah pada Juni lalu.

Menurut Haidar, jumlah tahanan yang dibebaskan mengalami peningkatan secara bertahap karena Kementerian Kehakiman, yang berwenang menerapkan instruksi presiden, melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap dokumen para tahanan.

Pemerintah Suriah menyebut pemberian amnesti ini sebagai yang terbesar semenjak negara ini dilanda konflik berkepanjangan pada tahun 2011 lalu. Ini juga merupakan yang pertama kalinya Suriah memasukkan tahanan yang dituding melanggar hukum antiterorisme yang kontroversial, yang pada prakteknya telah menjebloskan ribuan orang ke dalam penjara.

Klaim pemerintah Suriah ini dipertanyakan oleh organisasi pemantau HAM setempat, termasuk Syrian Observatory for Human Rights. Menurut mereka, jumlah tahanan yang dibebaskan hanya mencapai 7 ribu orang saja.

"Antara 70 ribu dan 80 ribu tahanan seharusnya mendapat amnesti, dan hanya sekitar 10 persen dari jumlah tersebut yang telah dibebaskan," ujar Direktur Syrian Observatory, Rami Abdel Rahman kepada AFP.

Kemudian juga sejumlah nama aktivis terkenal, wartawan dan pengacara HAM, termasuk Khalil Maatuq dan Mazen Darwish ternyata masih tetap berada di balik jeruji besi. Pengacara HAM, Anwar al-Bunni menuturkan kepada AFP bahwa mereka yang dibebaskan bukanlah tahanan politik, namun hanya pelaku kriminal yang seharusnya tidak berhak mendapat amnesti.

Terlepas dari itu, Syrian Observatory juga menyebut ada sekitar 200 ribu orang yang masih ditahan otoritas Suriah hingga kini. Menanggapi laporan tersebut, Haidar menyebutnya berlebihan.

"Mereka tidak memiliki dokumen. Kami telah meminta kepada mereka berulang kali untuk memberikan nama-namanya agar bisa bekerja sama untuk menyelesaikan masalahnya," tandasnya.

(nvc/nwk)