Penunjukan ini diumumkan oleh otoritas AS sendiri. Tugas ini memerlukan kemampuan penyeimbangan yang sulit karena melibatkan banyak pihak nantinya. Sangat pas bagi Allen yang pernah menjabat komandan pasukan NATO di Afghanistan.
Allen juga dianggap sudah tidak asing dengan medan pertempuran melawan ISIS, yang salah satunya di Irak. Purnawirawan jenderal bintang empat yang memiliki banyak pengalaman dalam menangani koalisi dan mengarahkan politik yang tidak stabil di Timur Tengah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Islamic State (nama lain ISIS) merupakan entitas di luar batas kemanusiaan dan harus dibasmi. Jika kita menundanya, kita akan membayarnya kemudian," tulis Allen dalam Defense One, bulan lalu.
Sebagai pemimpin misi NATO di Afghanistan dari Juli 2011 hingga Desember 2013, Allen harus berurusan dengan Presiden Hamid Karzai yang dikenal sering berubah-ubah, serta komandan militer dari puluhan negara yang ikut serta dalam misi tersebut.
Bahkan sebelum itu, sebagai orang nomor dua pada Pusat Komando AS yang mengawasi militer AS di Timur Tengah, Allen banyak mengabdikan sebagian besar waktunya untuk menyelidiki Iran, yang merupakan musuh AS.
"Dalam peran ini, Jenderal Allen akan membantu kelanjutan pembangunan, koordinasi dan mempertahankan koalisi global di seluruh sektor dalam upaya melawan dan menghancurkan ISIL," tutur wakil juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Marie Harf menyebut nama lain ISIS.
Sebagai seorang pemimpin misi koalisi internasional, tugas Allen tidak mengawasi langsung operasi militer AS di Irak dan Suriah. Tugas tersebut sudah diemban oleh Komandan Militer AS Jenderal Lloyd Austin.
Tugas Allen lebih kepada meminta dan berkonsultasi dengan anggota koalisi internasional untuk berkontribusi mengerahkan pesawat, amunisi, akses ke pangkalan udara terdekat hingga bantuan lain dalam pertempuran. Untuk wakilnya, ditunjuk Asisten Wakil Menlu AS untuk Irak dan Iran, Brett McGurk.
Sebelumnya, Presiden Barack Obama telah mengumumkan sebuah strategi melawan ISIS, yakni dengan koalisi internasional yang melibatkan negara Arab dan negara-negara muslim dunia.
(nvc/mpr)











































