Presiden Myanmar Thein Sein memperingatkan media massa setempat bahwa kebebasan pers bisa dibatasi kembali jika stabilitas Myanmar terancam. Peringatan ini dilontarkan setelah salah satu pemberitaan media memicu meluasnya kekerasan sektarian di Myanmar yang belum juga reda.
Pemerintahan Presiden Sein dituding gagal menyelesaikan kekerasan sektarian yang sudah 2 tahun ini meluas di Myanmar. Dia bersumpah tidak akan mentolerir pihak-pihak yang terlibat dalam kekerasan antimuslim di kota Mandalay, pekan lalu. Kekerasan di kota terbesar kedua di Myanmar tersebut menewaskan 2 orang.
Tidak hanya itu, Presiden Sein juga melontarkan kritikan tajam bagi media massa setempat, setelah material yang diposting secara online memicu kerusuhan di negara tersebut. Demikian seperti dilansir AFP, Selasa (8/7/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bagaimanapun juga, jika kebebasan media ternyata mengancam keamanan nasional, bukannya membantu bangsa, kami memperingatkan bahwa kami akan mengambil tindakan tegas di bawah hukum yang berlaku," imbuhnya.
Kerusuhan terbaru di Myanmar pecah pada 1 Juli lalu, setelah muncul tudingan bahwa dua pria muslim dari kedai teh setempat memperkosa seorang wanita penganut Buddha. Tudingan ini menyebar luas via sosial media setempat, hingga akhirnya memicu ratusan orang berkumpul di dekat kedai teh kedua terduga pemerkosa.
Di lokasi, massa yang berkumpul melempari batu dan merusak sejumlah properti. Parahnya, aksi kekerasan ini berlangsung selama beberapa hari, meskipun ada pengawalan ketat dari aparat keamanan setempat.
Satu warga muslim dan satu warga penganut Buddha tewas dalam kerusuhan tersebut, dengan lebih dari 20 orang luka-luka. Kepolisian setempat menuturkan kepada AFP, pihaknya menangkap nyaris 400 orang terkait kerusuhan tersebut, dengan sebagian besar ditangkap karena melanggar jam malam.
Dampak dari kerusuhan sektarian ini, pengguna media sosial di Myanmar sempat tidak bisa mengakses jejaring sosial Facebook pada Kamis (3/7) dan Jumat (4/7) malam. Muncul spekulasi bahwa otroritas Myanmar sengaja memblokir situs media sosial demi mencegah beredarnya konten dan komentar yang bersifat menghasut kerusuhan. Namun kini situs media sosial sudah bisa diakses kembali oleh warga Myanmar.
(nvc/ita)











































