Junta Militer Thailand Sebut Pemilu Baru Bisa Digelar 1 Tahun Lagi

Bangkok - Pemimpin junta militer Thailand mengesampingkan digelarnya pemilu di negara tersebut sedikitnya selama 1 tahun. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan waktu bagi berjalannya reformasi politik di Thailand yang terus-menerus dilanda krisis politik.

Jenderal Prayuth Chan-O-Cha menyatakan bahwa rezim junta militer akan bekerja untuk mengembalikan Thailand menjadi negara demokrasi dalam waktu sekitar 15 bulan. Namun ada beberapa fase yang akan dijalani sebelum pemerintahan Thailand kembali seperti semula.

Fase pertama yang berlangsung selama 3 bulan akan fokus pada rekonsiliasi antara pihak-pihak yang berbeda pendapat dan berkonflik. Kemudian kabinet dan draf konstitusi yang baru akan disusun untuk menjalankan reformasi selama masa fase kedua yang diperkirakan akan berlangsung selama setahun.

Setelah itu, menurut Jenderal Prayuth, pemilu baru bisa digelar di Thailand.

"Tahap ketiga adalah pemilihan umum di bawah sistem demokrasi mutlak yang bisa diterima oleh semua pihak. Hukum akan dimodernisasi sehingga kita bisa mendapatkan orang-orang yang baik dan jujur untuk memimpin negara ini," ucap Jenderal Prayuth dalam pernyataannya seperti dilansir AFP, Sabtu (31/2014).

Kudeta militer di Thailand diumumkan oleh Jenderal Prayuth pada 22 Mei lalu. Pemerintah junta militer membatalkan konstitusi yang berlaku, membatasi kebebasan sipil di bawah hukum darurat militer dan memberlakukan jam malam di seluruh wilayah Thailand demi alasan keamanan.

Seluruh demonstran, baik pro maupun antipemerintah diminta untuk membubarkan diri dan menghentikan aksinya yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Tokoh-tokoh dan pejabat polisi yang terlibat konflik diminta untuk menahan diri dan ikut menjaga ketertiban dan perdamaian.

(nvc/nwk)