.webp)
Di tengah berlangsungnya darurat militer, panglima militer Thailand Jenderal Prayut Chan-O-Cha mengumumkan kudeta militer di negeri itu. Ditegaskan sang jenderal, kudeta ini diperlukan untuk mencegah meningkatnya konflik.
"Agar negara bisa kembali normal dengan cepat, Komite Penjaga Perdamaian Nasional yang terdiri dari tentara, Angkatan Darat Thai, Angkatan Udara Kerajaan dan kepolisian perlu merebut kekuasaan terhitung sejak 22 Mei pukul 16.30," ujar Prayut seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (22/5/2014).
"Semua warga Thai agar tetap tenang dan pejabat-pejabat pemerintah harus bekerja seperti biasa," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Usai pengumuman kudeta militer ini, tampak para pemimpin aksi demo yang ikut dalam pertemuan yang digagas pihak militer itu digiring oleh tentara. Namun tidak jelas apakah mereka resmi ditahan atau tidak.
Sebelumnya, pejabat komisi pemilu Thailand menyerukan agar Perdana Menteri (PM) interim dan seluruh anggota kabinet mengundurkan diri. Juga agar pemerintah interim dibentuk sebelum pemilu digelar dalam enam hingga sembilan bulan ke depan.
Seperti dilansir CNN, Kamis (22/5/2014), usulan tersebut disampaikan oleh salah satu pejabat komisi pemilu Thailand dalam rapat dengan pemerintah hari ini. Rapat tersebut khusus membahas solusi atas situasi krisis di Thailand.
Menanggapi usulan tersebut, PM interim Thailand Niwattumrong Boonsongpaisan memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, tidak ada kesempatan bagi dirinya dan pemerintah untuk mengundurkan diri.
Bila Anda WNI dan tinggal di Thailand bisa memberikan informasi mengenai situasi terkini di sana lewat email ke redaksi@detik.com. Jangan lupa sertakan foto dan nomor kontak yang bisa dihubungi.
(ita/ita)
