Demonstran Antipemerintah Thailand Desak Penunjukan PM yang Netral

Bangkok -

Pemerintah Thailand yang masih tersisa tengah berusaha menyusun rencana untuk menangani krisis politik berkepanjangan pasca lengsernya Perdana Menteri Yingluck Shinawatra. Namun demonstran antipemerintah mendesak ditunjuknya perdana menteri sementara yang netral.

Pasca Yingluck dilengserkan oleh putusan pengadilan konstitusional Thailand, pekan lalu, Wakil PM yang juga Menteri Perdagangan Niwatthamrong Boonsongphaisan ditunjuk menjadi PM Thailand sementara. Namun penunjukan Boonsongphaisan ini menuai protes dari oposisi maupun demonstran anti-pemerintah.

Demonstran anti-pemerintah menyebut seluruh pemerintahan kabinet Yingluck telah kehilangan legitimasinya. Mereka menginginkan adanya perdana menteri sementara yang netral, yang mampu mengawasi jalanan reformasi pemilu dengan tujuan menjauhkan Yingluck dan kakaknya, mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra dari kekuasaan.

Ketua Senat Thailand yang baru ditunjuk, Surachai Liengboonlertchai menyerukan akan menggelar sesi khusus pada Senin (12/5) ini untuk menyusun rencana aksi dalam rangka mengakhiri krisis di Thailand. Rencana ini penting menjelang pemilu yang akan digelar pada pertengahan Juli mendatang.

"Pada saat ini, Senat merupakan institusi utama yang bisa menyelesaikan krisis politik Thailand. Thailand sedang menghadapi krisis terbesar saat ini," ucap Surachai kepada wartawan seperti dilansir Reuters, Senin (12/5/2014).

Pemimpin demonstran antipemerintah Suthep Thaugsuban menyerukan Senat, departemen kehakiman dan juga Komisi Pemilu untuk menunjuk perdana menteri baru yang netral. Namun Surachai menyatakan, hal tersebut tidak masuk pembahasan.

"Kami akan membahas bagaimana untuk menyusun rencana aksi untuk mengeluarkan Thailand dari situasi ini," jelas Surachai.

"Seorang perdana menteri yang netral belum akan dibahas sebagai bagian dari rencana aksi," imbuhnya.

(nvc/ita)