.webp)
Ribuan demonstran antipemerintah meninggalkan perkemahan mereka di distrik komersial Bangkok setelah pemimpin mereka Suthep Thaugsuban menyerukan pembentukan pemerintah paralel.
"Kami akan mendapatkan kembali kedaulatan kami dan membentuk pemerintahan rakyat dan dewan legislatif rakyat," tegas Suthep sebelum memimpin long march ke Government House, seperti dilansir AFP, Jumat (9/5/2014).
"Kami akan bergerak ke seluruh stasiun televisi... kami akan meminta warga untuk mengepung mobil polisi dan markas polisi untuk menghentikan mereka dari menyakiti rakyat," imbuhnya.
Suthep memang dikenal dengan pernyataannya yang hiperbola. Dengan kondisi pemerintahan yang melemah namun masih berdiri, seruan pembentukan pemerintah secara sepihak yang digaungkannya tampaknya tidak memiliki dasar hukum.
Meskipun Yingluck telah diberhentikan dari jabatannya sebagai PM Thailand oleh pengadilan konstitusional, Partai Puea Thai yang menaungi Yingluck masih berkuasa saat ini. Penunjukan Wakil PM Niwattumrong Boonsongpaisan sebagai pemegang jabatan PM sementara, hanya berlaku hingga pemilu digelar pada 20 Juli mendatang.
Ratusan personel kepolisian dikerahkan untuk menangani aksi demonstran antipemerintah pada hari ini. Kepolisian menuturkan, sekitar 4.500 demonstran antipemerintah akan ikut serta dalam aksi long march ini.
Bahkan massa pendukung pemerintah Thailand atau yang juga disebut dengan massa 'Kaos Merah' juga akan menggelar aksinya pada Sabtu (10/5) besok di pinggiran Bangkok. Muncul kekhawatiran terjadinya bentrokan antara kedua kelompok yang berbeda tersebut.
(nvc/ita)
