Pasca Lengser Jadi PM Thailand, Yingluck Terancam Dilarang Berpolitik

Bangkok - Perdana Menteri Thailand terguling, Yingluck Shinawatra juga dinyatakan bersalah atas kelalaian dalam subsidi beras yang berdampak buruk pada perekonomian Thailand. Dampaknya, Yingluck terancam dilarang untuk terjun ke dunia politik selama 5 tahun ke depan.

Setelah sebelumnya dinyatakan bersalah atas dakwaan penyalahgunaan wewenang dalam penggantian Kepala Keamanan Nasional Thawil Pliensri pada tahun 2011 lalu, demi menguntungkan partainya. Atas putusan bersalah oleh Pengadilan Konstitusional Thailand tersebut, Yingluck dilengserkan dari jabatannya sebagai PM Thailand.

Kasus kedua yang menjerat Yingluck diputuskan pada Kamis (8/5) kemarin oleh National Anti-Corruption Commission (NACC). NACC menyatakan Yingluck bersalah atas kelalaian yang berujung kerugian finansial Thailand. Demikian seperti dilansir AFP, Jumat (9/5/2014).

Skema subsidi beras yang diberlakukan pemerintahan Yingluck memberikan bayaran yang lebih tinggi di atas harga pasar bagi para petani. Hal tersebut dinilai telah mengganggu produksi beras dalam negeri dan dianggap sarat korupsi oleh lawan politik Yingluck.

Meskipun menyatakan Yingluck bersalah, NACC menyatakan tidak akan memperpanjang penyelidikan kasus ini terhadap anggota kabinet pemerintahan Yingluck lainnya. Penyebabnya, dikhawatirkan kasus ini akan menggulingkan kabinet dan memperdalam krisis politik, terlebih Yinglcuk dan sejumlah menteri telah dilengserkan oleh pengadilan, sehari sebelumnya.

"Komisi mempertimbangkan bahwa ada cukup bukti untuk mendakwa (Yingluck) dan meneruskan (kasus ini) ke Senat," terang Kepala NACC, Panthep Klanarongan kepada wartawan.

Jika nantinya Yingluck dinyatakan bersalah oleh Senat Thailand, maka dia terancam menghadapi larangan terjun ke dunia politik selama 5 tahun.

Lebih lanjut, NACC menyatakan, pihaknya masih mempertimbangkan apakah akan menjerat Yingluck dengan dakwaan pidana dalam kasus ini, yang nanti berujung pada hukuman penjara terhadapnya.

Putusan NACC ini hanya berselang sehari setelah putusan Pengadilan Konstitusional untuk melengserkan Yingluck dari jabatannya. Sebagai pengganti sementara, partai berkuasa Puea Thai menunjuk Wakil PM dan Menteri Perdagangan, Niwattumrong Boonsongpaisan sebagai pemegang jabatan PM Thailand sementara, sembari menunggu pemilu digelar pada 20 Juli mendatang.

(nvc/try)