.webp)
PM Yingluck telah hadir dalam persidangan dan menyangkal segala dakwaan yang dijeratkan terhadapnya. Persidangan kasus ini diajukan oleh sekelompok senator Thailand yang menyebut bahwa mantan Kepala Keamanan Nasional Thawil Pliensri sengaja diganti setelah PM Yingluck menjabat, agar menguntungkan partainya.
Kepala pengadilan Charoon Intachan menuturkan, sembilan anggota juri telah mendengarkan cukup bukti dan siap menjatuhkan putusan. "Sidang sudah selesai... pengadilan akan menjatuhkan putusannya pada 7 Mei, siang hari," ucap Charoon seperti dilansir AFP, Selasa (6/5/2014).
Kasus ini merupakan satu dari dua kasus yang bisa menjegal kepemimpinan Yingluck sebagai PM Thailand. Kasus ini muncul di tengah krisis politik yang terus merajalela di Thailand.
Demonstran anti-pemerintah masih terus beraksi di jalanan Bangkok, meskipun jumlahnya tidak sebanyak sebelumnya. Di sisi lain, pendukung Yingluck juga mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa untuk membelanya.
Di bawah konstitusi Thailand, dakwaan pidana seperti ini mampu berujung pada pemberhentian seorang Perdana Menteri dan juga larangan baginya untuk terjun ke dunia politik.
"Saya tidak melanggar hukum apapun, saya tidak menerima keuntungan apapun dari penunjukan tersebut," tegas Yingluck dalam persidangan yang digelar hari ini.
Yingluck kini juga dikenai dakwaan lainnya dari Komisi Anti-korupsi Nasional (NACC), yakni mengabaikan kewajibannya dalam skema subsidi beras, yang menurut para aktivis, sarat korupsi. Jika dinyatakan bersalah atas dakwaan korupsi tersebut, maka Yingluck terancam lengser dari jabatannya dan menghadapi pemakzulan.
Sementara itu, pendukung Yingluck yang juga disebut massa 'Kaos Merah' telah bersumpah untuk mempertahankan Yingluck agar tidak dilengserkan. Keputusan pelengseran Yingluck ditakutkan akan memicu kerusuhan berdarah yang baru di Thailand.
(nvc/ita)
