Para aktivis tersebut mengumumkan pembentukan "republik rakyat" dan meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengirimkan pasukan perdamaian Rusia guna mendukung mereka.
"Untuk menciptakan negara berdaulat, populer, legal, saya mengumumkan pembentukan negara berdaulat Republik Rakyat Donetsk," ujar seorang tokoh aktivis di depan para aktivis lainnya seperti dilansir kantor berita AFP, Selasa (8/4/2014).
Pemerintah Ukraina menuding pemerintah Rusia mendalangi aksi-aksi tersebut. Pemerintah Amerika Serikat pun merespons dengan menyerukan Moskow untuk menghentikan upaya-upaya "mendestabilisasi Ukraina". AS bahkan mengancam akan menjatuhkan sanksi-sanksi lainnya terhadap Rusia.
"Kami meminta Presiden Putin dan pemerintahannya untuk menghentikan upaya-upaya mendestabilisasi Ukraina," tegas juru bicara Gedung Putih Jay Carney.
Namun pemerintah Rusia membantah mendalangi aksi-aksi para aktivis di Ukraina.
Sejak Rusia mencaplok Crimea, sejumlah wilayah di Ukraina timur yang mayoritas penduduknya berbahasa Rusia, telah menyerukan referendum untuk bergabung dengan Rusia. Tekanan politik terhadap para pemimpin Ukraina memuncak pada Minggu, 6 April lalu ketika ribuan aktivis yang berteriak-teriak "Rusia!" menduduki gedung-gedung pemerintah di kota Kharkiv dan Donetsk. Juga di kantor-kantor pusat badan keamanan di wilayah Lugansk, Ukraina timur.
(ita/nrl)