Panel Kongres AS, Komite Urusan Luar Negeri DPR menyetujui resolusi yang menyerukan Myanmar untuk "menghentikan semua bentuk penindasan dan diskriminasi" terhadap Rohingya, yang selama ini tidak pernah diakui sebagai warga negara oleh pemerintah Myanmar.
Anggota DPR AS, Ed Royce yang mengepalai komite tersebut, mengaku prihatin akan maraknya kekerasan terhadap warga Rohingya.
"Menyedihkan, ini yang terjadi ketika pemerintah menolak mengakui rakyatnya sendiri," cetus Royce dalam hearing Kongres AS seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (26/3/2014).
"Pemerintah Burma tak bisa mengklaim ada kemajuan dalam memenuhi tujuan reformasinya jika tidak memperbaiki perlakuan terhadap muslim Rohingya dan kelompok-kelompok minoritas lainnya," tegas Royce.
Dua kali gelombang kekerasan di negara bagian Rakhine, Myanmar telah menyebabkan sekitar 140 ribu orang kehilangan tempat tinggal karena rumah-rumah mereka hangus dibakar. Aksi-aksi antimuslim Rohingya juga terjadi di wilayah-wilayah Myanmar lainnya. Sekitar 250 ribu orang dilaporkan tewas dalam berbagai insiden kekerasan tersebut.
(ita/nrl)