.webp)
Namun, seorang pejabat senior Pemerintah Turki mengatakan kepada Reuters bahwa pembicaraan dengan perusahaan media sosial tersebut telah menyelesaikan masalah dan akan berakhir positif.
Pihak berwenang Turki telah diblokir oleh Twitter pada Kamis (20/3) malam, beberapa jam setelah Erdogan berjanji untuk menghapus layanan media sosial selama periode kampanye untuk pemilu lokal pada 30 Maret 2014.
Gedung Putih kemudian menyatakan bahwa larangan penggunaan Twitter telah menggerogoti demokrasi dan kebebasan di Turki. Namun situs ini tetap diblokir di Turki pada hari Sabtu kemarin.
Warga Turki yang mencoba mengaksesnya akan menemukan halaman internet yang menyebutkan keputusan pengadilan yang mengatakan pemblokiran telah dilakukan sebagai langkah perlindungan.
Tak hanya Twitter, warga Turki juga kesulitan mengakses internet secara keseluruhan.
Pemerintah Turki telah melakukan pembicaraan dengan Twitter pada hari Jumat (21/3). Turki mengatakan larangan tersebut akan dicabut jika perusahaan yang berbasis di San Francisco ini menunjuk seorang perwakilan di Turki dan sepakat untuk memblokir konten tertentu ketika diminta oleh pengadilan Turki.
Meski begitu, pejabat Turki tak berencana untuk melakukan hal yang sama kepada media sosial lainnya seperti Facebook dan YouTube.
Beberapa waktu lalu, sebagian user Twitter membeberkan dokumen yang menunjukkan bukti ada korupsinya yang terkait dengan sang PM. Namun Erdogan langsung membantahnya. Isu ini menjadi sensitif karena Turki akan melaksanakan pemilu.
Saat ini, sebagian penduduk Turki dilaporkan sudah tidak bisa mengakses Twitter. Padahal jumlah penggunanya di sana cukup banyak, sekitar 10 juta. Turki dahulu juga pernah memblokir YouTube selama dua tahun sebelum dibuka kembali tahun 2010.
(sip/rvk)
