PM Netanyahu Desak Palestina Akui Israel sebagai Negara Yahudi

Washington - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mendesak Presiden Palestina, Mahmud Abbas untuk mengakui Israel sebagai negara Yahudi. Netanyahu juga meminta Palestina meninggalkan fantasi mereka untuk membanjiri wilayah Israel dengan pengungsi.

Pernyataan Netanyahu secara terang-terangan ini memicu kemarahan dari pemerintah dan rakyat Palestina. Mereka mengecam permintaan Netanyahu tersebut dan menyatakan perundingan damai kedua pihak yang diinisiasi Amerika Serikat telah berakhir.

Berbicara di hadapan delegasi konferensi tahunan AIPAC, PM Netanyahu menyatakan siap melakukan perdamaian bersejarah. Namun, Netanyahu memberikan syarat, yakni agar Palestina menerima dan mengakui keberadaan negara Yahudi.

"Inilah saatnya Palestina berhenti menyangkal sejarah," tutur Netanyahu, mengembalikan perundingan pada perbedaan pendapat utama, seperti dilansir AFP, Rabu (5/3/2014).

"Presiden Abbas: akui negara Yahudi dan dengan melakukan hal itu, Anda akan meminta rakyat Anda.. untuk meninggalkan fantasinya membanjiri Israel dengan pengungsi," imbuhnya.

PM Netanyahu bersikeras bahwa dengan pengakuan Palestina terhadap Israel sebagai negara Yahudi akan mengakhiri konflik antara kedua pihak yang terus berkepanjangan dan tiada usai. Dia juga menyinggung keinginan Israel untuk mempertahankan kehadiran militernya di sepanjang Lembah Yordan hingga ke Tepi Barat.

"Pengalaman menunjukkan bahwa pasukan asing penjaga perdamaian hanya menjaga perdamaian ketika ada perdamaian, tapi ketika terjadi serangan berulang kali, pasukan tersebut akhirnya akan pulang... Satu-satunya pasukan yang bisa diandalkan untuk mempertahankan perdamaian hanyalah tentara Israel," sebut Netanyahu.

Pernyataan Netanyahu ini menuai reaksi langsung dari Ramallah. Pejabat tinggi Palestina, Nabil Shaath menyebut permintaan untuk mendapat pengakuan dan desakannya untuk tetap mempertahankan tentara Israel di wilayah Palestina tentu saja ditolak.

"(Pernyataan ini) sama saja seperti pernyataan resmi untuk mengakhiri perundingan secara sepihak," sebut Nabil Shaath.

Perundingan damai antara Palestina dengan Israel sudah berjalan selama 7 bulan terakhir. Yang terbaru, Menteri Luar Negeri AS John Kerry berusaha mendorong kedua pihak untuk menyepakati kerangka kerja untuk memperpanjang perundingan perdamaian setelah batas waktu yang jatuh pada 29 April mendatang.

(nvc/mok)