Para demonstran antipemerintah di Thailand bersumpah untuk tetap melakukan aksi unjuk rasa di jalanan demi menggulingkan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra. Hal ini setelah aksi mereka mengganggu jalannya pemilu pada 2 Februari kemarin gagal.
Pada Minggu (2/2) kemarin, para demonstran oposisi mencegah ribuan orang datang ke tempat pemungutan suara. Tindakan ini berujung pada penundaan otoritas setempat untuk mengumumkan hasil pemilu karena menunggu semua surat suara dari para pemilih terkumpul, tanpa disebutkan lebih lanjut kapan pengumuman hasil pemilu.
Seperti dilansir AFP, Senin (3/2/2014), ratusan demonstran telah memulai kembali aksi mereka di jalanan Bangkok. Mereka menggalang dana serta dukungan bagi misi aksi mereka selama 3 bulan untuk menggulingkan pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pemilu kali ini, kedua pihak, yakni partai Puea Thai yang berkuasa dan kelompok oposisi Democrat Party, sama-sama mengklaim kemenangan dengan tidaknya adanya jumlah resmi pemilih. Aksi kekerasan juga mewarnai pemilu yang digelar di wilayah pinggiran Bangkok, kemarin. Dilaporkan ada beberapa wilayah yang tidak bisa menggelar pemilu dengan baik karena aksi para demonstran.
"Menurut konstitusi, pemilu harus digelar pada hari yang sama. Sangat tidak mungkin untuk melakukan itu. Jadi jelas bahwa pemilu kali ini harus dianulir," tegas juru bicara demonstran, Akanat Promphan.
Para demonstran menyatakan, hendak menggelar protes dalam skala kecil di sejumlah wilayah ibukota, sambil mempertahankan upaya 'shutdown' di ibukota.
Otoritas pemilu menyebutkan ada lebih dari separuh dari total 44 juta warga Thailand yang memiliki hak pemilih yang berhasil menggunakan hak suaranya. Gangguan pemilu dilaporkan sebagian besar terjadi di Bangkok dan wilayah selatan yang menjadi markas kuat kelompok oposisi.
"Itu menunjukkan bahwa separuh populasi menginginkan demokrasi dan menginginkan parlemen ditentukan oleh suara mayoritas. Ini bukan kemenangan Puea Thai tapi kemenangan bagi orang-orang yang mencintai demokrasi dan perdamaian," tegas juru bicara Puea Thai Party, Prompong Nopparit.
(nvc/ita)











































