Washington mengecam segala bentuk kekerasan. Pemerintah AS pun mendesak adanya penyelidikan atas insiden-insiden kekerasan termasuk serangan granat yang menewaskan seorang demonstran dan melukai puluhan orang lainnya.
"Kami menyerukan semua pihak untuk menahan diri dari kekerasan, mengendalikan diri dan menghormati aturan hukum," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Marie Harf dalam statemen seperti dilansir News.com.au, Rabu (22/1/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintahan Perdana Menteri (PM) Yingluck Shinawatra pada Selasa, 21 Januari malam mengumumkan keadaan darurat yang akan berlangsung selama 60 hari. Dengan status darurat ini, otoritas bisa menerapkan larangan berkumpul oleh lebih dari lima orang. Namun pemerintah menolak penggunaan kekerasan ataupun memberikan wewenang bagi militer untuk mengendalikan situasi.
Para demonstran terus menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Yingluck Shinawatra yang pemerintahannya dianggap sebagai boneka kakaknya, mantan PM Thaksin Shinawatra. Menyikapi aksi-aksi demo antipemerintah itu, Yingluck telah menyerukan untuk menggelar pemilu pada 2 Februari mendatang.
Namun hal ini ditolak para demonstran oposisi. Pemimpin demo Suthep Thaugsuban menyerukan akan menggagalkan pemilu tersebut karena semata-mata merupakan upaya untuk melanggengkan dominasi politik keluarga Shinawatra yang kaya-raya.
(ita/nrl)











































