Menurut para pejabat pemerintah Thai, aksi demo yang dimaksudkan untuk memaksa Perdana Menteri (PM) Yingluck Shinawatra mundur itu, telah kehilangan momentum. Sebabnya, jumlah demonstran yang turun ke jalan-jalan terus berkurang beberapa hari terakhir.
Para pemimpin unjuk rasa antipemerintah tersebut masih bebas berkeliaran di Bangkok untuk menyampaikan pidato-pidato mereka yang berapi-api. Padahal surat perintah penangkapan atas diri mereka telah dikeluarkan. Perintah penangkapan ini dikeluarkan terkait peran mereka dalam kerusuhan, yang sejauh ini telah menewaskan delapan orang dan melukai ratusan orang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tugas kepolisian untuk menangkap Suthep karena dia diincar atas pemberontakan, jika tidak polisi akan menghadapi dakwaan pelanggaran jabatan," tegas Wakil PM Thailand Surapong Tovichakchaiku usai pertemuan dengan kepala kepolisian nasional seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (16/1/2014).
Dikatakan Surapong, Suthep yang bekas anggota parlemen dari kubu oposisi itu, dilindungi oleh sekitar 40 pengawal pribadi.
Menurut sejumlah pengamat, kecil kemungkinan Suthep akan mendekam di penjara mengingat dia mendapat dukungan dari sejumlah pihak kerajaan.
Sementara itu, Kepala Kepolisian Nasional Adul Saengsingkaew mengatakan, sekitar 7 ribu demonstran diperkirakan akan tetap berada di jalan-jalan Bangkok pada Kamis ini. Jumlah ini menurun dari 23 ribu demonstran di malam sebelumnya.
Para demonstran oposisi telah bertekad untuk terus melakukan aksi unjuk rasa hingga PM Yingluck meletakkan jabatannya karena dianggap sebagai boneka kakaknya, mantan PM Thaksin Shinawatra.
PM Yingluck sebelumnya telah mengumumkan untuk menggelar pemilu pada Februari mendatang menyusul aksi-aksi demo antipemerintah yang telah berlangsung dua bulan terakhir. Namun para demonstran bertekad untuk menggagalkan pemilu tersebut. Mereka khawatir pemilu tersebut hanya akan digunakan untuk mempertahankan dominasi politik keluarga Shinawatra yang kaya-raya.
(ita/ita)











































