Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Marie Harf mengatakan pada para wartawan, AS mendesak semua pihak untuk tidak melakukan kekerasan, menahan diri dan menghormati aturan hukum.
"Kami juga, saya harus sampaikan, memuji pengendalian diri yang sejauh ini ditunjukkan otoritas pemerintah menyangkut hal ini," tutur Harf seperti dilansir kantor berita AFP, Selasa (14/1/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Aksi-aksi protes mulai marak di Thailand sejak 31 Oktober lalu setelah pemerintah mengajukan RUU amnesti yang akan memberikan pengampunan bagi kakak laki-laki Yingluck, mantan PM Thaksin Shinawatra. Thaksin digulingkan dalam kudeta militer pada tahun 2006 lalu. Dia telah mengasingkan diri di luar negeri sejak tahun 2008 untuk menghindari hukuman penjara dua tahun atas kasus korupsi.
Oposisi menuding Thaksin mengendalikan pemerintahan Yingluck dan menyerukan wanita itu untuk meletakkan jabatannya. Namun meski terus didemo, Yingluck bersikeras menolak mengundurkan diri.
Sebagai gantinya, Yingluck mengumumkan akan menggelar pemilu pada Februari mendatang. Namun hal ini ditolak para demonstran antipemerintah, yang mengkhawatirkan pemilu tersebut hanya akan digunakan untuk melanggengkan dominasi politik keluarga Shinawatra yang kaya-raya.
(ita/ita)











































