.webp)
Demonstran antipemerintah mulai memblokir jalan-jalan di sebagian ibu kota Bangkok. Mereka bertekad untuk menggulingkan PM Yingluck dari jabatannya dan menggagalkan pemilu yang akan digelar pada Februari mendatang.
Pejabat pemerintahan Thailand kepada media menuturkan, PM Yingluck tetap berada di Bangkok selama unjuk rasa besar-besaran ini digelar. Namun lokasi perdana menteri wanita pertama di Thailand tersebut dirahasiakan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebanyak 10 ribu polisi dan 8 ribu personel militer dikerahkan untuk mengamankan Bangkok yang menjadi pusat unjuk rasa besar-besaran ini.
Demonstran yang melakukan aksi yang diberi nama 'Bangkok Shutdown' ini membuat barikade dan menduduki sejumlah persimpangan utama di jalan-jalan raya di ibukota negeri Gajah Putih tersebut. Menurut mereka, hal ini untuk melumpuhkan Bangkok.
Selain itu, demonstran juga mengancam akan memutuskan aliran listrik dan air ke kantor-kantor pemerintah. Aksi ini akan terus dilakukan sampai mereka menggulingkan pemerintahan PM Yingluck.
Aksi-aksi protes mulai marak di Thailand sejak 31 Oktober lalu setelah pemerintah mengajukan RUU amnesti yang akan memberikan pengampunan bagi kakak laki-laki Yingluck, mantan PM Thaksin Shinawatra. Thaksin digulingkan dalam kudeta militer pada tahun 2006 lalu. Dia telah mengasingkan diri di luar negeri sejak tahun 2008 untuk menghindari hukuman penjara dua tahun atas kasus korupsi.
Oposisi menuding Thaksin mengendalikan pemerintahan Yingluck dan menyerukan wanita itu untuk meletakkan jabatannya. Namun meski terus didemo, Yingluck bersikeras menolak mengundurkan diri. Sebagai gantinya, Yingluck mengumumkan akan menggelar pemilu pada Februari mendatang. Namun hal ini ditolak para demonstran antipemerintah, yang mengkhawatirkan pemilu tersebut hanya akan digunakan untuk melanggengkan dominasi politik keluarga Shinawatra yang kaya-raya.
(nvc/ita)
