Seperti dilansir kantor berita AFP, Sabtu (11/1/2014), para demonstran akan memblokade persimpangan-persimpangan jalan besar di ibukota Thailand tersebut. Mereka akan berupaya mencegah para pejabat pemerintahan pergi bekerja.
Massa demonstran juga akan memutus aliran listrik dan air ke gedung-gedung penting pemerintah. Aksi ini akan terus dilakukan sampai mereka menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri (PM) Yingluck Shinawatra.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebanyak delapan orang telah tewas, termasuk seorang polisi dalam berbagai kerusuhan di jalanan beberapa pekan terakhir. Pemerintah pun khawatir kerusuhan akan kembali terjadi.
"Itulah yang mereka coba lakukan -- menimbulkan kekerasan selama penutupan," cetus Wakil PM Surapong Tovichakchaikul kepada para wartawan.
Aksi-aksi protes mulai marak di Thailand sejak 31 Oktober lalu setelah pemerintah mengajukan RUU amnesti yang akan memberikan pengampunan bagi kakak laki-laki Yingluck, mantan PM Thaksin Shinawatra. Thaksin digulingkan dalam kudeta militer pada tahun 2006 lalu. Dia telah mengasingkan diri di luar negeri sejak tahun 2008 untuk menghindari hukuman penjara dua tahun atas kasus korupsi.
Oposisi menuding Thaksin mengendalikan pemerintahan Yingluck dan menyerukan wanita itu untuk meletakkan jabatannya. Namun meski terus didemo, Yingluck bersikeras menolak mengundurkan diri. Sebagai gantinya, Yingluck mengumumkan akan menggelar pemilu pada Februari mendatang. Namun hal ini ditolak para demonstran antipemerintah, yang mengkhawatirkan pemilu tersebut hanya akan digunakan untuk melanggengkan dominasi politik keluarga Shinawatra yang kaya-raya.
(ita/ita)











































