Otoritas Myanmar Bebaskan 69 Tahanan Politik

Yangon - Otoritas Myanmar kembali membebaskan tahanan politik yang ditahan sejak masa junta militer. Sebanyak 69 tahanan politik, yang sebagian besar merupakan aktivis politik, akhirnya bisa menghirup udara bebas.

"Komite peneliti status tahanan politik akan terus bekerja untuk mengabulkan amnesti bagi semua tahanan politik yang tersisa sebelum akhir Desember 2013," demikian pernyataan dari kantor Presiden Myanmar seperti dilansir AFP, Jumat (15/11/2013).

"Untuk menghormati kemanusiaan dan mengizinkan (mereka yang dibebaskan) untuk membantu pembangunan bangsa dan negara dengan memahami kebaijkan dan kebaikan negara," imbuh pernyataan tersebut.

Pembebasan tahanan militer ini sekaligus menjadi bukti kepada dunia internasional bahwa negara ini semakin terlepas dari junta militer. Pengumuman pembebasan ini muncul bersamaan ketika Myanmar menjadi tuan rumah sejumlah delegasi internasional.

Pada Kamis (14/11) kemarin, Presiden Thein Sein menjamu kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Catherine Ashton yang berkunjung ke negara tersebut sebagai bagian dari misi Eropa di Asia. Presiden Sein juga menjamu mantan presiden AS, Bill Clinton yang datang berkunjung ke Myanmar mewakili yayasannya.

Tidak hanya itu, mantan perdana menteri Inggris Tony Blair juga tengah berkunjung ke Myanmar.

Presiden Sein yang menuai pujian dunia internasional atas kebijakan-kebijakannya yang reformatif ini sempat menyatakan bahwa tidak akan ada tahanan politik di Myanmar hingga akhir tahun ini. Hal tersebut disampaikannya di sela-sela kunjungan perdananya ke London pada Juli lalu.

Pada Oktober lalu, Myanmar telah membebaskan 56 tahanan politik, yang sebagian besar merupakan anggota kelompok minoritas setempat yang pernah terlibat aksi kekerasan pada masa junta militer.

(nvc/nrl)