AS Hentikan Pengiriman Bantuan Militer dan Dana Untuk Mesir

AS Hentikan Pengiriman Bantuan Militer dan Dana Untuk Mesir

Rita Uli Hutapea - detikNews
Kamis, 10 Okt 2013 13:46 WIB
AS Hentikan Pengiriman Bantuan Militer dan Dana Untuk Mesir
Washington, - Pemerintah Amerika Serikat telah menghentikan pengiriman alat-alat berat militer dan bantuan dana untuk Mesir. Langkah ini dilakukan menyusul kekerasan aparat Mesir terhadap para demonstran dan pendukung Ikhwanul Muslimin.

Washington telah berhenti mengirimkan sejumlah sistem militer berskala besar serta bantuan dana sebesar US$ 260 juta untuk militer Mesir. Ini dilakukan untuk menegaskan keprihatinan AS pada pemerintahan interim Mesir terkait pertumpahan darah yang terus berlangsung di negeri itu.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Jen Psaki mengatakan, seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (10/10/2013), pembekuan ini tidak bersifat permanen.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Namun akan tetap berlaku sembari menunggu kemajuan atas pemerintahan sipil yang terpilih secara demokratis, inklusif lewat pemilihan yang bebas dan adil," tutur Psaki dalam statemennya.

Dengan keputusan terbaru ini, AS akan menghentikan pengiriman sejumlah helikopter Apache, jet-jet tempur F-16, suku cadang tank M1A1 Abram dan rudal-rudal Harpoon. Pejabat-pejabat AS tak menyebutkan secara detail mengenai nilai kontrak bantuan militer yang dibekukan ini. Hanya dikatakan bahwa nilainya mencapai ratusan juta dolar AS.

Keputusan pembekuan bantuan militer ini disampaikan dalam percakapan telepon selama 40 menit antara Menteri Pertahanan AS Chuck Hagel dan kepala militer Mesir, Jenderal Abdel Fattah al-Sisi.

Namun ditegaskan Psaki, pemerintah AS akan tetap memberikan bantuan untuk memastikan keamanan perbatasan-perbatasan Mesir dan meningkatkan upaya kontraterorisme dan proliferasi, serta menjamin keamanan di wilayah Sinai.

"Juga akan terus menyediakan suku cadang untuk peralatan militer yang berasal dari AS serta pelatihan militer dan edukasi, beserta bantuan dalam bidang kesehatan, pendidikan dan pengembangan sektor swasta," tandas Psaki.

(ita/nrl)


Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads