.webp)
Rencana kebijakan yang diberi nama Operation Sovereign Borders tersebut telah menimbulkan protes pemerintah RI. Di sela-sela sidang Majelis Umum PBB pekan ini, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Marty Natalegawa mengatakan pada Menlu Australia Julie Bishop bahwa RI "tak bisa menerima kebijakan Australia yang sifatnya akan melanggar kedaulatan".
PM Abbott pun menanggapi pernyataan Marty tersebut. "Saya yakin tidak begitu," tutur Abbott ketika diberitahu bahwa kebijakannya dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan RI, seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (26/9/2013).
Dalam rencana tersebut, para pencari suaka yang tiba di Australia dengan menggunakan perahu dari arah Indonesia akan dipulangkan kembali ke Indonesia oleh otoritas Australia. Rencana itu juga mencakup pembelian perahu-perahu nelayan supaya tidak jatuh ke tangan para penyelundup manusia serta menyertakan polisi Australia di desa-desa Indonesia dan membayar warga lokal untuk memberikan laporan intelijen.
Abbott menegaskan, pemerintahnya benar-benar menghormati kedaulatan Indonesia.
"Ini bukan soal memaksa seseorang, ini soal bekerja sama dengan sangat kooperatif dan konstruktif dengan tetangga-tetangga kami guna memastikan bahwa masalah yang mengerikan ini, bukan cuma bagi kami tapi juga bagi wilayah kita, ditangani dan dihentikan," tegas Abbott kepada para wartawan.
"Kami benar-benar menghormati kedaulatan Indonesia dan kami tak akan pernah melakukan atau merencanakan yang berlawanan dengan itu," cetus pemimpin baru negeri Kangguru itu.
Abbott menegaskan, hal penting yang harus diingat adalah bahwa Australia punya hubungan yang sangat baik dengan Indonesia. Kedua negara juga, ujar Abbott, selama ini telah bekerja sama dengan sangat konstruktif terkait masalah penyelundupan manusia.
"Kita bahkan saat ini, bekerja sama dengan sangat baik dengan Indonesia, namun kita masih bisa lebih baik lagi di masa mendatang," tandas Abbott.
(ita/nrl)
