.webp)
Anggota tim penasihat keamanan nasional Presiden Barack Obama menekankan, perlunya keberadaan pemerintahan sipil terpilih di Mesir yang bertanggung jawab. AS terus menjalin komunikasi intens dengan pejabat Mesir dan juga mitra strategis AS lainnya, terkait hal ini.
Seperti dilansir AFP, Jumat (5/7/2013), Presiden Obama telah melakukan rapat khusus dengan jajaran pejabat tinggi keamanan untuk membahas situasi di Mesir.
"Anggota tim keamanan nasional presiden selalu menjalin komunikasi dengan pejabat Mesir dan mitra regional kami demi menyampaikan pentingnya pengembalian otoritas penuh secara cepat dan bertanggung jawab kepada pemerintah sipil yang terpilih secara demokratis, dalam waktu secepatnya," demikian pernyataan pejabat AS yang enggan disebut namanya.
Pejabat tersebut juga menekankan pentingnya proses politik yang tranparan pasca lengsernya Morsi. "Proses politik yang transparan berlaku inklusif bagi semua partai dan kelompok; menghindari penangkapan sewenang-wenang terhadap Presiden Morsi dan pendukungnya; dan tanggung jawab dari semua kelompok dan partai adalah menghindari kekerasan," imbuhnya.
Pada Rabu, 3 Juli larut malam waktu setempat, militer Mesir menyatakan berakhirnya kekuasaan Morsi. Pemimpin militer Mesir, Jenderal Abdel Fattah al-Sisi mengumumkan ketua Mahkamah Konstitusi Adly Mansour sebagai presiden sementara.
Morsi sendiri kini ditahan di Kementerian Pertahanan Mesir. Morsi ditahan bersama para ajudan seniornya setelah mengeluarkan ajakan bagi para pendukungnya untuk mempertahankan legitimasinya.
Sementara itu, pasca lengsernya Morsi, militer Mesir memburu anggota dan pemimpin Ikhwanul Muslimin yang merupakan pendukung utama Morsi. Pemimpin Ikhwanul Muslimin, Mohamed Badie ditangkap di Kota Marsa Matrouth dekat perbatasan Libya, pada Kamis (4/7). Penangkapan dilakukan atas perintah Kejaksaan Mesir. Jaksa juga memerintahkan penangkapan wakil Badie, Khairat el-Shater. Keduanya dituduh menghasut pengunjuk rasa untuk melakukan kekerasan.
(nvc/ndr)
