"Kami menyerukan semua pihak untuk memastikan bahwa proses demokrasi dan pembangunan institusi-institusi demokratis bisa berlanjut," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Patrick Ventrell seperti dilansir kantor berita AFP, Selasa (2/7/2013).
"Kami tak ingin melihat ada kekerasan di Mesir. Namun tragisnya dan sayangnya, ada beberapa kekerasan. Kami menentang semua kekerasan," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ditegaskan Ventrell, pemerintah AS tak akan memihak pada siapapun terkait krisis Mesir. "Kami tidak berpihak, kami tidak memiliki partai atau kelompok atau kepentingan tertentu untuk kami dukung," tegasnya.
"Sesungguhnya, satu-satunya yang kami dukung adalah rakyat Mesir dan... tujuan keberhasilan mereka dalam transisi demokrasi mereka," tandasnya.
Jutaan demonstran turun ke jalan-jalan di Kairo dan kota-kota Mesir lainnya pada Minggu (30/6) waktu setempat untuk menyerukan pengunduran diri Presiden Mohamed Morsi. Ini merupakan aksi demo terbesar yang terjadi di Mesir sejak revolusi 2011 yang menggulingkan diktator Hosni Mubarak. Morsi dituding lebih memprioritaskan kepentingan Ikhwanul Muslimin daripada kepentingan rakyat banyak.
(ita/nrl)











































