Pejabat Diplomatik AS Dituding Tutupi Skandal Seks di Luar Negeri

Washington - Akhir-akhir ini, pemerintah dan militer Amerika Serikat (AS) diwarnai isu skandal seks. Yang terbaru, pejabat badan keamanan diplomatik AS terindikasi melindungi dan menutup-nutupi praktik penyediaan jasa prostitusi bagi pejabat melakukan kunjungan ke luar negeri.

Informasi ini merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan sebuah organisasi pemantau setempat. Pejabat AS tersebut dituding menutup-nutupi kasus seks dan narkoba yang menyeret para agen dan diplomat AS. Demikian seperti dilansir AFP, Selasa (11/6/2013).

Organisasi ini menyerukan aparat penegak hukum yang independen untuk menyelidiki lebih lanjut informasi ini. Badan keamanan diplomatik AS bertanggung jawab melindungi 275 kedutaan AS yang ada di seluruh dunia.

Televisi setempat, CBS mengutip memo internal yang dikeluarkan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Luar Negeri AS yang menyebutkan ada 8 kasus kriminal yang melibatkan agen keamanan diplomatik. Namun penyelidikan kasus tersebut dihentikan tanpa alasan.

CBS menyebutkan, salah satu kasus tersebut melibatkan mantan sekretaris Menteri Luar Negeri era Hillary Clinton. "Terlibat prostitusi ketika menjalani dinas di luar negeri," sebut CBS.

Kasus lainnya meyebutkan adanya jaringan narkoba 'bawah tanah' di dekat Kedutaan AS di Baghdad. Disebut-sebut jaringan tersebut memasok obat-obatan bagi para kontraktor yang bekerja untuk pejabat diplomatik setempat.

Masih dari memo yang sama, CBS mengutip, para Inspektur Jenderal diminta untuk menghentikan sejumlah investigasi yang melibatkan diplomat AS. "Khususnya yang memegang pos diplomatik sensitif dan diduga melindungi prostitusi di taman publik," tulis CBS.

Menanggapi tudingan ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Jen Psaki tidak membantah namun tidak juga membenarkan. Psaki menolak untuk memberi penjelasan secara spesifik.

"Kami menangani dugaan pelanggaran yang ada dengan serius dan kami menyelidikinya secara menyeluruh. Semua kasus yang disebutkan dalam laporan CBS telah diselidiki secara menyeluruh atau masih dalam penyelidikan," jelasnya.

Mengenai penghentian atau pengabaian penanganan kasus-kasus yang melibatkan diplomat AS di luar negeri, Psaki membantahnya. "Saya bisa memastikan bahwa gagasan soal kami tidak menangani tindak kriminal secara tegas sangatlah tidak masuk akal. Kami telah menempatkan sejumlah pejabat di balik jeruji besi karena melakukan tindak kriminal. Ada catatan soal itu. Duta besar pun tidak terkecuali," tegasnya.

(nvc/fdn)