"Para Dubes seharusnya memikirkan urusan mereka sendiri. Mereka harus menghindari penilaian-penilaian yang berarti intervensi dalam urusan dalam negeri dan peradilan Turki," kata Bozdag seperti dikutip kantor berita Turki, Anatolia seperti dilansir AFP, Jumat (8/2/2013).
Sebelumnya pada Selasa, 5 Februari lalu, Ricciardone telah mengkritik pengadilan Turki dengan menyebut soal "lamanya penahanan pra-sidang, kurangnya kejelasan dalam menyampaikan dakwaan, dan kurangnya transparansi."
Secara khusus Dubes AS itu menyoroti soal penahanan para tokoh militer dan politik. "Ada para pemimpin militer yang percaya akan perlindungan negara ini, berada di balik jeruji seakan mereka teroris," cetus Ricciardone.
"Ada para anggota parlemen yang telah mendekam di penjara untuk waktu yang lama, kadang-kadang atas dakwaan yang tidak jelas," imbuhnya.
Pada September 2012 lalu, sebanyak 300 pensiunan perwira militer Turki dan yang masih aktif, dijatuhi hukuman penjara atas dakwaan merencanakan untuk menggulingkan kekuasaan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan. Ratusan orang lainnya saat ini masih ditahan di sel penjara menunggu proses persidangan.
(ita/nrl)











































