"Intervensi Prancis di Mali tak ada hubungannya dengan perang melawan Islam," kata Mohamoud Dicko, kepala badan Dewan Tinggi Islam Mali kepada para wartawan seperti dilansir Sydney Morning Herald, Rabu (23/1/2013).
"Itu perang melawan kejahatan dan terorisme," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menyusul intervensi militer Prancis, pasukan Mali telah berhasil merebut kembali kota Diabaly dan Douentza dari tangan militan pada Selasa 22 Januari kemarin. Sebelumnya pada 18 Januari lalu, pasukan Mali yang didukung pasukan Prancis juga berhasil merebut kembali kota Konna.
Pasukan Afrika juga akan ikut serta dalam intervensi militer ini. Pasukan Afrika tersebut diperkirakan akan mencapai sebanyak 5.500 tentara.
Saat ini sejumlah personel pasukan khusus Inggris juga telah berada di wilayah Mali untuk membantu mengkoordinasi dan merencanakan upaya militer Prancis terhadap para militan. Misi pasukan khusus Inggris tersebut terbatas untuk memberikan dukungan bagi para komandan Prancis. Jadi bukan untuk ditempatkan langsung dalam medan pertempuran.
Sementara pemerintah Amerika Serikat, meski menolak ikut serta dalam intervensi militer, namun bersedia memberikan dukungan seperti pendanaan, logistik, obat-obatan dan transportasi jika diminta.
"Kami punya banyak kapasitas untuk memberikan dukungan," kata Duta Besar AS untuk Uni Afrika, Michael Battle. "Ketidakstabilan di Mali mengancam wilayah yang lebih luas, khususnya negara-negara tetangga Niger dan Aljazair," imbuhnya.
"Perdamaian dan stabilitas mereka tergantung pada stabilitas dan bagusnya pemerintahan di Mali," tandasnya.
(ita/nrl)











































