Obama Ajukan Usulan Pengendalian Kepemilikan Senjata Api ke Kongres AS

Washington - Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama mengajukan usulan aturan pengendalian kepemilikan senjata api ke Kongres AS. Obama berharap Kongres menyetujui usulan tersebut.

Dilansir dari CNN, Kamis (17/1/2013), Obama telah mengajukan proposal mengenai aturan tersebut ke Kongres AS Rabu (16/1/2013) waktu setempat. Usulan ini diajukan untuk mengurangi kekerasan dengan menggunakan senjata setelah serangkaian penembakan anak-anak dan enam orang dewasa di wilayah Amerika, khususnya yang baru saja terjadi di Connecticut.

"Kita tidak bisa membiarkan hal ini berlangsung lebih lama. Kongres harus melakukan tindakan sesegera mungkin," ujar Obama.

Obama mempresentasikan usulan pembatasan kepemilikan senjata itu dengan mengajak beberapa anak-anak yang merepresentasikan korban penembakan. Ada 23 langkah terkait pembatasan kepemilikan senjata yang diminta Obama untuk disetujui oleh Kongres AS. Berikut usulan pembatasan kepemilikan senjata yang diusulkan Obama:

1. Perlu pemeriksaan latar belakang kriminal pada calon pembeli di semua penjualan senjata.

2. Mempermudah akses informasi dari asuransi kesehatan untuk pemeriksaan latar belakang.

3. Meningkatkan insentif bagi negara-negara bagian untuk berbagi informasi dengan sistem pemeriksaan latar belakang.

4. Jaksa Agung harus meninjau langsung kategori individu yang dilarang memiliki senjata.

5. Mengusulkan pembuatan peraturan untuk memberi landasan hukum terhadap pemeriksaan latar belakang.

6. Menerbitkan surat dari ATF (Biro Pengendali Alkohol, Tembakau dan Senjata) ke dealer senjata berlisensi federal agar memberikan panduan tentang bagaimana menjalankan pemeriksaan latar belakang untuk penjual swasta.

7. Peluncuran kampanye pistol kepemilikan aman dan bertanggung jawab nasional.

8. Penerbitan standar keamanan untuk kunci senjata dan lemari besi pistol (Consumer Product Safety Commission).

9. Menerbitkan Memorandum presiden untuk meminta penegak hukum federal melacak kepemilikan senjata dalam investigasi kriminal.

10. Merilis laporan DOJ atas hasil analisis informasi tentang senjata hilang dan dicuri dan membuatnya tersedia secara luas bagi penegakan hukum.

11. Menominasikan seorang direktur ATF.

12. Menyediakan penegakan hukum, responden pertama, dan pejabat sekolah dengan pelatihan yang tepat untuk situasi penembak aktif.

13. Maksimalkan upaya penegakan hukum dan penuntutan untuk mencegah kekerasan senjata dan kejahatan bersenjata.

14. Menerbitkan nota presiden mengarahkan Centers for Disease Control untuk meneliti penyebab dan pencegahan kekerasan senjata.

15. Jaksa Agung harus mengeluarkan laporan tentang ketersediaan dan penggunaan paling efektif dari teknologi keamanan senjata baru dan menantang sektor swasta untuk mengembangkan teknologi inovatif.

16. Memperjelas bahwa Undang-Undang Perawatan Terjangkau tidak melarang dokter meminta keterangan dari pasien mereka tentang senjata di rumah mereka.

17. Menerbitkan surat kepada penyedia layanan kesehatan untuk menjelaskan bahwa tidak ada undang-undang federal yang melarang mereka dari melaporkan ancaman kekerasan kepada aparat penegak hukum.

18. Memberikan insentif bagi sekolah untuk mempekerjakan lebih banyak petugas.

19. Mengembangkan rencana model tanggap darurat untuk sekolah, rumah ibadah dan lembaga pendidikan tinggi.

20. Merilis surat kepada pejabat kesehatan negara untuk memperjelas ruang lingkup pelayanan kesehatan mental.

21. Finalisasi peraturan yang menjelaskan manfaat kesehatan dan persyaratan paritas dalam bursa ACA.

22. Berkomitmen untuk menyelesaikan peraturan kesehatan paritas mental.

23. Peluncuran dialog nasional yang dipimpin oleh Sekretaris Sebelius dan Duncan pada kesehatan mental.

(trq/vid)