Mesir Gelar Referendum Konstitusi Baru, Demo Penolakan Terus Berlangsung

Kairo - Referendum mengenai konstitusi baru di Mesir resmi digelar hari ini. Rakyat Mesir pun akan melakukan voting untuk menentukan apakah konstitusi baru yang disusun Presiden Mohamed Morsi bisa diberlakukan atau tidak.

Pemungutan suara putaran pertama telah dimulai di ibukota Kairo, Alexandria dan dilanjutkan di 8 provinsi lainnya. Pemungutan ini dijadwalkan akan ditutup pada pukul 19.00 waktu setempat. Sedangkan putaran selanjutnya akan digelar di wilayah Mesir lainnya pada 22 Desember mendatang. Demikian seperti dilansir AFP, Sabtu (15/12/2012).

Konstitusi baru tersebut didukung oleh kelompok Islamis Ikhwanul Muslimin yang berkuasa di Mesir, namun ditentang habis-habisan oleh oposisi yang berasal dari kelompok sekuler. Sebabnya, konstitusi tersebut dinilai memberikan kekuasaan tak terbatas bagi Presiden Morsi.

Bahkan unjuk rasa besar-besaran digelar di Lapangan Tahrir sejak bulan lalu untuk memprotes dekrit Presiden Morsi yang mengawali konstitusi tersebut. Tragis, sebanyak 8 demonstran tewas dan ratusan orang lainnya luka-luka dalam unjuk rasa yang berujung bentrokan pada pekan lalu.

Oleh karena itu, pemungutan suara digelar sebanyak dua putaran demi memastikan adanya cukup hakim yang mengawasi lokasi-lokasi pemungutan suara. Hasil pemungutan suara putaran pertama akan bisa diketahui beberapa jam setelah pemungutan ditutup.

Beberapa tempat pemungutan suara di Kairo dijaga ketat oleh polisi maupun militer Mesir. Beberapa warga dengan terang-terangan mengakui diri mereka memilih menolak konstitusi baru tersebut. "Saya memilih karena saya membenci Ikhwanul Muslimin, sangat simpel. Mereka semua pembohong," tutur warga bernama Abbas Abdelaziz (57) yang berpofesi sebagai akuntan.

"Saya memilih Morsi dan ternyata itu suatu kesalahan, kesalahan yang besar. Konstitusi ini buruk, terutama karena di dalamnya tidak melarang adanya pekerja anak dan membuka jalan bagi pernikahan dalam usia muda," ucap seorang warga lainnya, Ali Mohammed Ali (65) yang seorang pengangguran.

Referendum ini digelar oleh pemerintah Mesir dalam rangka meloloskan konstitusi baru yang didukung penuh oleh kelompok Ikhwanul Muslimin. Namun pihak oposisi menyebut konstitusi baru tersebut tidak tepat, terutama karena isinya memberikan kekuasaan tak terbatas kepada Presiden Morsi. Bahkan para aktivis HAM setempat ikut menentang konstitusi baru tersebut karena membatasi kebebasan kaum minoritas dan kaum wanita di Mesir.

(nvc/asp)